Resmi Mundur, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR RI

Makassartoday.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri secara langsung oleh Gibran kepada jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang.

Gibran tiba di Gedung MPR RI sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Kahar Muzakir. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut berjalan singkat tanpa pemaparan alasan lisan secara rinci sebelum Gibran meninggalkan lokasi.

Sebelum bertolak ke Senayan, Gibran diketahui telah lebih dulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada pagi hari. Salinan surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan kepada Kepala Negara.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi pengunduran diri tersebut dan memastikan MPR akan segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut. Hari ini pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang diikuti oleh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Muzani dalam keterangan pers di Senayan.

Muzani menambahkan, MPR akan segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti. Ia pun memohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh tahapan ketatanegaraan ini dapat berjalan lancar dan demokratis.

Langkah pengunduran diri Gibran ini terjadi di tengah eskalasi polemik hukum dan politik terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 lalu, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2026 serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Rangkuman Mekanisme Konstitusional Pengunduran Diri Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, UU MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, berikut adalah alur dan batas waktu konstitusional setelah Wakil Presiden mengundurkan diri:

Rapat Pimpinan dan Rapat Gabungan MPR (Maksimal 3×24 Jam): Setelah menerima surat pengunduran diri yang mengakibatkan kekosongan jabatan Wapres, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD paling lambat 3×24 jam untuk menetapkan jadwal sidang dan pemberitahuan resmi kepada Presiden.

Pengusulan Dua Nama oleh Presiden (Maksimal 14 Hari): MPR mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat diterima untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta berkas persyaratan pencalonannya.

Verifikasi Dokumen oleh Tim MPR: MPR membentuk tim verifikasi (beranggotakan maksimal 5 persen dari total anggota MPR) untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi kedua kandidat yang diusulkan Presiden.

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres (Maksimal 60 Hari): Selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih satu dari dua calon Wapres tersebut melalui pemungutan suara.

Ketentuan Jika Suara Imbang dan Pelantikan: Apabila perolehan suara kedua calon sama banyak, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut untuk kemudian ditetapkan dan dilantik secara resmi oleh MPR.

(BS)