29 Pejabat Pemkot Makassar Bergeser, Appi Singgung Catatan KPK
- calendar_month 59 menit yang lalu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi merombak jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dilantik dan diambil sumpahnya di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Dalam penataan kabinet MULIA berbasis manajemen talenta ini, sebanyak 12 pejabat tetap bertahan di posisi semula, sementara 17 posisi lainnya mengalami pergeseran, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru.
Munafri menegaskan, rotasi ini bukanlah bentuk ketidaksukaan atau upaya mendiskreditkan pejabat tertentu, melainkan langkah penyegaran untuk mempercepat kinerja pemerintahan.
Peringatan Keras: Bukan Raja di OPD
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, pria yang akrab disapa Appi itu melontarkan peringatan keras. Ia meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak membangun sekat, menciptakan kelompok tertentu, apalagi bertindak sewenang-wenang.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan suri teladan,” tegas Munafri.
Ia juga menginstruksikan pejabat lama dan baru menjaga komunikasi selama masa transisi agar program yang sudah dianggarkan tetap berjalan tanpa hambatan.
Singgung Catatan KPK dan Evaluasi Bulanan
Selain soal kepemimpinan, mantan CEO PSM Makassar ini menyoroti aspek integritas. Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan lalu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Makassar dan memberikan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.
Munafri meminta seluruh jajaran menghentikan praktik-praktik menyimpang, mulai dari permainan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi,” ujarnya.
Untuk memastikan kinerja tetap berada di jalur yang benar, Pemkot Makassar akan menerapkan sistem evaluasi ketat setiap bulan. Munafri menegaskan tidak ragu kembali menggeser pejabat jika kinerja di lapangan tidak menunjukkan perubahan signifikan.
“Tidak ada gunanya kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” imbuhnya.
Wajib Bikin Buku hingga Tuntaskan Masalah Dasar
Memasuki hampir dua tahun pemerintahan MULIA, Munafri menilai capaian statistik dan penghargaan saja tidak cukup. Ia menantang pejabat baru untuk langsung menyentuh persoalan mendasar warga, seperti kemiskinan, gizi anak, pemerataan layanan kesehatan, akurasi data, hingga potensi konflik sosial.
Menariknya, Ketua IKA FH Unhas ini juga mewajibkan setiap kepala SKPD/OPD mengembangkan budaya literasi dengan menghasilkan minimal satu buah buku sebagai bentuk kontribusi gagasan bagi pembangunan kota.
Harapan Wakil Wali Kota Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, berharap komposisi baru ini mampu melahirkan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. Menurutnya, keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa cepat dan tepat masyarakat merasakan manfaat pelayanan publik.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” kata Aliyah.
Acara pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- person


