Mutasi Pejabat Pemkot, Achi Soleman Jabat Kepala DPM-PTSP Makassar
- calendar_month 22 menit yang lalu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar – Achi Soleman, S.STP., M.Si. resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar. Achi dilantik bersama 28 pejabat eselon II lainnya di Balaikota Makassar, pada Jumat (20/11/2026).
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar sebelumnya, dijabat Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. yang kini mengemban tugas baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar. Sementara Achi Soleman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai memimpin pelantikan mengirimkan pesan tegas kepada jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang baru dilantik.
Menurut Appi, sapan akrab Wali Kota Makassar itu, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Penyegaran kabinet MULIA bukan sekadar pergantian posisi, melainkan momentum untuk membuktikan kualitas kepemimpinan, memperkuat integritas, dan mempercepat kinerja pemerintahan.
Penataan ini menjadi bagian dari upaya membangun komposisi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan sesuai dengan kompetensi serta kapasitas masing-masing pejabat.
Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama seluruh jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata, tetapi sangat bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.
“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut dia, penempatan aparatur tidak semata-mata didasarkan pada pergantian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta.
Kebijakan ini, menunjukkan bahwa penataan birokrasi tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi langsung diikuti proses transisi kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan tanpa jeda.
Dalam arahannya, Munafri juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja.
Menurutnya, setiap pimpinan harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, untuk bekerja dalam satu kesatuan organisasi.
Ia menegaskan, jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu, juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan.
Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Jangan sampai pergantian pimpinan justru membuat program terhenti atau mengulang pekerjaan dari awal.
“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
- person


