Dewan Dorong Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
- calendar_month Sabtu, 1 Jun 2024
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar.
Kegiatan penyebarluasan peraturan perundang-undangan angkatan XI tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Imawan Makassar, Sabtu (1/6/2024).
Kasrudi menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Makassar sebagai amanah yang tertuang dalam undang-undang.
“Mengapa penting Perda ini? Karena kita ingin semua masyarakat merasakan apa yang menjadi hak mereka dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang berkualitas di Kota Makassar,” ujarnya.
Dirinya juga berjanji jika ada masyarakat yang belum memiliki KIS, KTP namun ingin berobat ke rumah sakit, agar bisa menghubunginya langsung tanpa perantara.
“Inilah tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, makanya saya sering sampaikan jika ada warga yang ingin berobat tapi tidak memiliki KIS, KTP dan surat keterangan tidak mampu, langsung saja hubungi saya,” ungkapnya.
Apalagi, kata Legislator Partai Gerindra tersebut, bahwa saat ini pemerintah kota Makassar punya rumah sakit yang bisa menjadi rujukan bagi warga.
Dirinya juga mengatakan berbagai inovasi telah dilakukan pemerintah kota agar pelayanan kesehatan bisa terlaksana dengan baik.
Begitu juga terkait rujukan rumah sakit terdekat dari alamat rumah masyarakat masing-masing, kata dia, mesti jelas agar pelayanan ke warga tidak berbelit-belit.
“Saat ini juga pemerintah kota sudah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan Dottorotta’ 112 untuk mengakses hingga mobil listrik yang menyasar lorong-lorong,” pungkasnya.
(**)
forum Komentar (0)
Artikel Terkait
-
Retribusi Anjlok Rp58 M, Pemkot Makassar Optimalkan Penagihan dan Potensi Pajak Baru
- calendar_month 12 jam yang lalu
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar resmi melakukan penyesuaian target pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan Daerah Kota Makassar ditetapkan terkoreksi turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen, dari semula Rp4,69 triliun lebih menjadi Rp4,56 triliun lebih. Penurunan terbesar bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Retribusi Daerah […]
-
Jawaban Appi atas Pandangan Fraksi DPRD Makassar terkait APBD-P 2026: OPD Jangan Tumpuk Proyek di Akhir Tahun
- calendar_month 18 jam yang lalu
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan kebiasaan menumpuk pelaksanaan program dan pencairan anggaran di akhir tahun. Sinyal bahaya terkait serapan anggaran “Sistem Kebut Semalam” (SKS) itu disampaikan Munafri saat merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Ranperda Perubahan APBD […]
-
Sitti Husniah Talenrang Tersangka, Gubernur Sulsel: Wakil Bupati Bakal Isi Posisi Bupati Gowa
- calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gowa tetap berjalan normal pasca-penetapan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Andi Sudirman menegaskan bahwa penanganan kasus hukum merupakan wewenang penuh aparat penegak hukum. Namun, dari sisi birokrasi, mekanisme […]
-
Ekonomi Makassar Tembus 7,04 Persen, Fraksi PKS DPRD Apresiasi Kinerja Pemkot di APBD Perubahan 2026
- calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif hingga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan […]
Saat ini belum ada komentar