Dewan Desak Pemkot Cari Solusi Masalah Banjir di Makassar
- calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar – Masalah banjir di Kota Makassar hingga kini belum bisa diatasi dengan tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar pun terus mendesak adanya solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang telah berlangsung lama ini.
Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengenai masalah banjir yang terus menjadi keluhan masyarakat.
“Kami (DPRD Makassar) selalu intens berkomunikasi terkait masalah-masalah banjir ini, sehingga tentunya kami memberikan pandangan dan masukan. Kita berharap ada solusi konkret dari pemerintahan untuk mengatasi masalah banjir ini,” ujar Mika, sapaan akrabnya, Sabtu (15/2/2025).
Dia menambahkan bahwa permasalahan banjir ini memerlukan perhatian serius dan kolaborasi antara berbagai pihak. “Ini adalah masalah besar yang harus ditangani bersama, dan perlu adanya koordinasi yang lebih matang antara DPRD dan Pemkot,” tuturnya
Legislator dari Partai Golkar ini juga berharap di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Mustika Aliyah Ilham, masalah banjir di Kota Makassar dapat segera diselesaikan. “Diperlukan grand desain dan formula yang tepat untuk menangani masalah banjir ini agar tidak menjadi agenda tahunan,” ungkapnya.
“Karena masyarakat sangat membutuhkan solusi konkret, semoga pemerintahan yang baru ini (Appi-Aliyah) bisa menuntaskan masalah banjir satu per satu,” tutupnya.
Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur Kota Makassar selama beberapa hari menyebabkan lima kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi antara satu hingga tiga meter. Lima kecamatan yang terdampak adalah Biringkanaya, Manggala, Tamalate, Panakukkang, dan Tallo.
(**)
forum Komentar (0)
Artikel Terkait
-
Pemkot dan DPRD Makassar Ketok APBD-P Rp5,26 T, SiLPA Tambal Defisit Rp699 Miliar
- calendar_month 50 menit yang lalu
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Pengesahan keputusan strategis ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Nilai APBD-P 2026 tercatat membengkak sekitar Rp80 miliar dibandingkan dengan APBD Pokok. Namun, di […]
-
Retribusi Anjlok Rp58 M, Pemkot Makassar Optimalkan Penagihan dan Potensi Pajak Baru
- calendar_month Senin, 28 Sep 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar resmi melakukan penyesuaian target pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan Daerah Kota Makassar ditetapkan terkoreksi turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen, dari semula Rp4,69 triliun lebih menjadi Rp4,56 triliun lebih. Penurunan terbesar bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Retribusi Daerah […]
-
Jawaban Appi atas Pandangan Fraksi DPRD Makassar terkait APBD-P 2026: OPD Jangan Tumpuk Proyek di Akhir Tahun
- calendar_month Senin, 28 Sep 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan kebiasaan menumpuk pelaksanaan program dan pencairan anggaran di akhir tahun. Sinyal bahaya terkait serapan anggaran “Sistem Kebut Semalam” (SKS) itu disampaikan Munafri saat merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Ranperda Perubahan APBD […]
-
Sitti Husniah Talenrang Tersangka, Gubernur Sulsel: Wakil Bupati Bakal Isi Posisi Bupati Gowa
- calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gowa tetap berjalan normal pasca-penetapan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Andi Sudirman menegaskan bahwa penanganan kasus hukum merupakan wewenang penuh aparat penegak hukum. Namun, dari sisi birokrasi, mekanisme […]
Saat ini belum ada komentar