Makassartoday.com, Makassar – Pimpinan dan anggota DPRD Makassar, kompak menepis informasi yang menyebut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mengabaikan demonstran, pada aksi 29 Agutuas di depan kantor DPRD Makassar.
Pihak DPRD Makassar menyatakan, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Jumat (29/8/2025) malam, telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 Wita. Rapat itu selesai lebih dulu, jauh sebelum massa aksi memasuki kantor DPRD.
Pimpinan dan anggota DPRD bersama Wali Kota serta Wakil Wali Kota Makassar juga meninggalkan gedung dalam kondisi aman, sebelum kemudian massa melakukan aksi pembakaran, sekitar pada pukul 22.10 Wita.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa informasi beredar di media sosial yang menyebut Wali Kota dan DPRD mengabaikan massa aksi saat rapat paripurna, sama sekali tidak benar. Menurutnya, narasi yang dimunculkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada 29 Agustus 2025 lalu.
“Saya hadir di lokasi, memimpin jalannya paripurna. Setelah Wali Kota membacakan penjelasan terkait nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan 2025, saya yang menutup sidang paripurna,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
“Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 Wita. Setelah itu, saya dan pimpinan dewan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tamba Suharmika.
Ia membantah keras tudingan bahwa Wali Kota dan DPRD bermaksud tidak menemui pendemo. Menurutnya, situasi saat itu sama sekali berbeda dengan dinamika demonstrasi pada umumnya.
Aksi yang terjadi di kantor DPRD Makassar tidak memiliki struktur, tidak ada koordinator lapangan, serta tidak ada penyampaian maksud dan tujuan aksi sebagaimana lazimnya sebuah demonstrasi.
“Demo itu biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan yang jelas. Tapi yang terjadi malam itu berbeda. Mereka datang tiba-tiba, tanpa komunikasi dengan pimpinan Dewan, tanpa menyampaikan aspirasi, justru melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” tegasnya.
Suharmika menambahkan, massa aksi yang masuk ke DPRD melakukan tindakan brutal, mulai dari membakar, merusak fasilitas, menjarah kendaraan, hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi itu membuat nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota Dewan yang berada di lokasi ikut terancam, sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri.
“Ini bukan kontrol sosial atau penetrasi gerakan mahasiswa. Ini murni chaos dan anomali bar-bar. Kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi yang diserang massa adalah kantor DPRD, bukan Balaikota. Sehingga, tudingan yang menyebut Wali Kota menolak menemui pendemo pun tidak relevan.
“Jangan dipelintir. Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas, bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi,” tutupnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, juga membantah informasi yang beredar bahwa rapat paripurna DPRD pada 29 Agustus lalu tidak diselesaikan akibat aksi demonstrasi.
Menurutnya, paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sebelum para legislatif dan eksekutif meninggalkan kantor DPRD Makassar.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup secara resmi. Jadi, pak Wali, bu Wawali sudah meninggalkan lokasi,” tegas Anwar.
Politisi PKS itu menilai, informasi yang menyebut DPRD panik dan meninggalkan lokasi sebelum tuntas, tidak benar dan justru menyesatkan publik.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti jalannya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Ia menegaskan, demonstrasi tersebut sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi aksi penyerangan brutal.
“Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Jadi demo itu tidak murni, tapi sudah tindakan brutal,” ungkapnya.
(**)
