Makassartoday.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam agenda penyerahan uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dari tiga korporasi ke negara. Momen tersebut bertepatan dengan 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Agenda berlangsung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam acara itu, Kejagung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13 triliun ke kas negara.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya nilai uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).
Ia memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memburu kekayaan negara yang diselewengkan, termasuk dari praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis yang telah lama berlangsung.
“Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan,” tegas Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Prabowo menjelaskan, uang hasil sitaan seperti ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, pemerintah telah mencanangkan program kampung nelayan yang menargetkan pembangunan 1.000 kampung hingga akhir 2026, dengan alokasi Rp 22 miliar per desa.
Menurutnya, jika dana hasil sitaan korupsi CPO dialokasikan untuk program tersebut, pemerintah bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan dan membantu hingga 5 juta masyarakat pesisir hidup lebih layak. “Kalau 600 kampung nelayan, berarti dampaknya bisa untuk 5 juta rakyat Indonesia,” tutur Prabowo.
