Oleh: Muh. Vikram Syahrir AS
Di tengah hiruk pikuk bangsa menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita kembali diingatkan pada ikrar suci para pemuda tahun 1928—sebuah momentum historis yang melahirkan kesadaran kolektif untuk mempersatukan bangsa, menegakkan keadilan, dan membangun peradaban yang berkeadilan sosial.
Dalam situasi bangsa yang tengah bergulat dengan dinamika kebijakan pemerintahan terbaru, seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak boleh berpangku tangan. HMI sejak awal berdiri tidak sekadar menjadi penonton sejarah, melainkan bagian dari kekuatan moral dan intelektual yang berperan mengawal jalannya bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan keadilan sosial.
Kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini baik yang berkaitan dengan arah ekonomi, penataan sumber daya alam, maupun regulasi strategis memerlukan pengawalan yang kritis dan rasional. Dalam konteks ini, saya memandang bahwa setiap kebijakan publik harus berakar pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pada logika politik kekuasaan.
Sebagai kader HMI, saya meyakini nilai Insan Cita sebagai panduan dalam membaca realitas: insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Maka, dalam setiap kebijakan, pemerintah harus menempatkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai kompas utama bukan kepentingan politik sesaat.
Kader HMI harus tampil sebagai kelompok penengah yang kritis namun solutif, bukan hanya mengkritik tetapi juga memberikan tawaran alternatif kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Sebagaimana ditegaskan Pendiri HMI, Prof.Drs. Lafran Pane, pernah menegaskan bahwa HMI harus menjadi pelopor perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat dan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kader HMI wajib hadir sebagai penyeimbang yang dimana kekuatan moral yang menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.
Oleh karena itu, opini ini hadir sebagai bentuk refleksi dan peringatan Sumpah Pemuda, agar kita tidak hanya merayakan simbol sejarah, tetapi meneguhkan kembali semangat pemuda yang berani bersuara untuk keadilan. Bahwa kritik bukanlah bentuk perlawanan, melainkan wujud cinta kepada bangsa dan upaya menjaga arah perjalanan negeri agar tetap sesuai dengan amanat rakyat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi HMI, “HMI berfungsi sebagai organisasi kader yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.” Nilai ini harus terus menjadi pegangan, agar setiap kebijakan pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada elit.
Maka, menjadi tugas moral bagi setiap kader untuk terus berdiri di garis depan perjuangan ide, menjaga idealisme, dan menyuarakan kebenaran walau dalam kesunyian.
(Penulis adalah kader HMI Cabang Gowa Raya)
