Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau,” tuturnya.
“Harapannya, masalah bisa diselesaikan jauh lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambung dia.
Dalam paparan gagasan tersebut, Andi Ahmad Yani juga menyebutkan, sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, mulai dari keterbatasan akses layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, air minum, hingga persoalan pengelolaan sampah.
Dia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak di kawasan kepulauan karena berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan laut.
“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah solusi inovatif yang dapat diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar.
Menurutnya, riset terkait hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpotensi untuk diadaptasi di pulau-pulau.
“Kalau ini bisa diterapkan, selain mengurangi sampah, juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi. Sampah tidak lagi dibuang ke laut, tetapi dimanfaatkan,” katanya.
