Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemkot Makassar, yang digelar di Kantor Balaikota, Senin (19/1/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog akademik, pemerintahan dalam rangka penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Dalam pertemuan tersebut, pihak FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Policy brief tersebut disusun sebagai respons atas tantangan pembangunan kawasan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan berbagai aspek dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar.
Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan kawasan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all atau fits for all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada pulau di Kecamatan Sangkarang.
Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda. Sehingga dikatakan, lewat pertemuan ini, di tawarkan model tata kelola pulau yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tau, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
