Makassartoday.com, Makassar – Ruang demokrasi di Kota Makassar kembali mencekam menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2026. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) melaporkan adanya dugaan intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh puluhan orang diduga oknum kepolisian saat mereka tengah menggelar rapat koordinasi.
Peristiwa tersebut terjadi di Sekretariat Kamri, Jl. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada Kamis dini hari (30/4/2026). Kedatangan oknum diduga aparat secara mendadak ini memicu ketegangan di tengah persiapan aksi massa yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, puluhan orang diduga oknum kepolisian mendatangi lokasi pada pukul 00.10 WITA. Tanpa adanya undangan maupun surat tugas yang jelas kepada panitia, oknum tersebut langsung merangsek masuk ke dalam ruang konsolidasi.
“Mereka langsung memasuki ruang konsolidasi dan melakukan dokumentasi (foto dan video) tanpa izin kepada peserta yang hadir,” ungkap salah satu perwakilan ARM.
Bukan hanya masuk ke area privat organisasi, salah satu perwakilan pimpinan dari oknum diduga polisi tersebut bahkan memberikan instruksi agar agenda internal buruh dan mahasiswa tersebut segera diakhiri.
Mereka beralasan bahwa kehadirannya dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Namun, hal itu dibarengi dengan tekanan agar rapat dipercepat.
“Saya kasih batas waktu, harus percepat konsolidasinya,” ujar oknum diduga kepolisian tersebut di hadapan para peserta rapat.
Tindakan aparat ini dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis dan intervensi terhadap kebebasan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Kehadiran puluhan personel di tengah malam saat rapat internal berlangsung dianggap berlebihan dan tidak sesuai prosedur pengamanan yang persuasif.
Hingga berita ini diterbitkan, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menegaskan akan tetap mengawal isu-isu kerakyatan pada momentum May Day 2026 meski mendapatkan pengawasan ketat dari pihak keamanan.
Pihak redaksi masih berupaya menghubungi Humas Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait prosedur pengamanan di lokasi konsolidasi tersebut.
