Oleh: Ras MD
Ada sebuah pameo lama dalam politik perkotaan: pemimpin baru biasanya membutuhkan waktu “bulan madu” yang lama untuk sekadar memahami labirin birokrasi. Namun, apa yang terjadi di Makassar di bawah kemudi Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) tampaknya mematahkan stigma tersebut. Belum genap setahun berjalan, wajah ibu kota Sulawesi Selatan ini mulai menunjukkan perubahan yang bukan sekadar kosmetik, melainkan fundamental.
Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas
Baru-baru ini, data dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menyentuh angka 8,76. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya deretan desimal. Namun bagi warga Makassar yang sehari-hari berurusan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), angka ini adalah manifestasi dari layanan yang semakin responsif dan profesional.
Survei kebijakan pada Februari 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 80,01% mempertegas satu hal: masyarakat merasakan kehadiran negara di ruang-ruang publik mereka. Penataan parkir liar yang selama ini menjadi “penyakit menahun” hingga penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih manusiawi, menjadi bukti bahwa ketegasan bisa berjalan beriringan dengan keteraturan.
Pengakuan Pusat dan Standar Nasional
Efektivitas pemerintahan MULIA tidak hanya menjadi konsumsi lokal. Kementerian Dalam Negeri, melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), menempatkan Makassar sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan dengan predikat kinerja tinggi (skor 3,6171).
Ini adalah rapor biru yang komprehensif. Artinya, Makassar berhasil mengawinkan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dengan tata kelola keuangan yang transparan. Keberhasilan ini sulit dicapai jika Wali Kota tidak menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan Forkopimda dan partisipasi aktif warga.
“Kepemimpinan bukan sekadar simbol atau jargon di baliho, melainkan kerja nyata yang terukur dan berdampak langsung ke meja makan serta kenyamanan warga di jalanan.”
Lompatan Toleransi dan Prestasi Dunia
Salah satu kejutan terbesar adalah data dari SETARA Institute tahun 2026. Makassar melonjak drastis dari peringkat ke-52 (2024) menjadi peringkat ke-9 kota paling toleran di Indonesia. Kenaikan 43 peringkat ini adalah sinyal kuat bahwa kohesi sosial di Makassar sedang berada di titik terbaiknya. Di tengah keberagaman penduduk di atas satu juta jiwa, menjaga harmoni adalah prestasi yang setara dengan membangun infrastruktur fisik.
Tak berhenti di level nasional, gaung Makassar bahkan sampai ke New York. Program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) berhasil menembus lima besar proyek terbaik dunia di ajang WRI Ross Center Prize for Cities. Bersaing dengan 300 kota dari berbagai belahan dunia membuktikan bahwa inovasi lingkungan Makassar kini memiliki standar global.
Menjaga Momentum
Tentu, tantangan ke depan tidaklah ringan. Namun, fondasi yang diletakkan pasangan MULIA dalam waktu singkat ini telah membangun rasa optimisme. Jika konsistensi ini terjaga, Makassar bukan lagi sekadar pintu gerbang Indonesia Timur, melainkan rujukan utama pembangunan kota yang inklusif, toleran, dan berdaya saing internasional.
Kita tidak lagi melihat pemerintah yang hanya “bekerja”, tapi pemerintah yang “berakselerasi”. Dan bagi warga Makassar, percepatan inilah yang sudah lama dinantikan.
(Penulis adalah Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia)
