Warga Tamalanrea Geruduk Balaikota, Tolak Proyek PSEL Masuk Permukiman

Makassartoday.com, Makassar — Gelombang penolakan terhadap rencana pemindahan lokasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke Kecamatan Tamalanrea semakin memanas. Perwakilan warga Kelurahan Bira mendatangi Kantor Balaikota Makassar untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Selasa (19/5/2026).

Warga menilai, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar di wilayah mereka berpotensi menjadi ancaman kesehatan dan merusak lingkungan karena lokasinya yang bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk.

Tokoh masyarakat Tamalanrea, H. Azis, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses perencanaan proyek yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut kehadiran pihak pelaksana, PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS), terkesan tertutup sejak awal.

“Awalnya kami tidak tahu ada rencana pembangunan pabrik sampah. Informasi yang beredar hanya soal sengketa lahan. Pihak perusahaan datang bukan sebagai tamu yang baik, seolah banyak hal yang disembunyikan,” ujar Azis di hadapan Wali Kota.

Lebih mengejutkan lagi, Azis menyoroti adanya ketimpangan waktu antara pelaksanaan proyek dan sosialisasi. Proyek tersebut diduga sudah berjalan sejak periode 2020-2023, namun warga baru diajak bicara pada Mei 2025.

“Ini pertanyaan besar. Proyek sudah jalan, sosialisasi belakangan. Sampai sekarang kami juga tidak tahu apakah dokumen AMDAL-nya benar-benar ada atau tidak,” tegasnya.

Penolakan juga disuarakan dengan lantang oleh kaum perempuan. Desina, salah satu warga yang tinggal tepat di depan gerbang rencana lokasi proyek, menekankan bahwa warga tidak anti terhadap inovasi energi terbarukan, melainkan keberatan dengan pemilihan lokasi.

“Kami tidak menolak proyeknya, yang kami tolak adalah lokasinya. Pembangkit listrik seperti ini seharusnya punya jarak aman ratusan meter, tapi ini hampir berdempetan dengan rumah warga,” kata Desina.

Ia pun meminta Wali Kota untuk menunda penandatanganan kontrak dengan PT SUS dan mendesak Pemerintah Pusat agar tidak mengambil keputusan sepihak tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memetakan keresahan warga. Wali Kota Munafri Arifuddin menerima langsung draf pernyataan sikap warga dan mendengarkan testimoni mengenai ketidaksesuaian prosedur yang terjadi di lapangan.

Menanggapi permintaan warga, pertemuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan krusial bagi Pemkot Makassar dalam menentukan kelanjutan proyek PSEL agar tidak mencederai hak-hak hidup masyarakat di Kecamatan Tamalanrea.