Makassar Raih Penghargaan di Hardiknas 2026, Strategi ‘Appi’ Tekan Angka Putus Sekolah: Dari Satgas Khusus hingga Subsidi Sekolah Swasta

Makassartoday.com, Jakarta – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin hak pendidikan bagi warganya berbuah manis di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Kota Makassar resmi meraih Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.

Dedikasi untuk Guru dan Orang Tua Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi ini menyatakan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi kolektif seluruh elemen pendidikan di Kota Daeng.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar. Ini adalah hasil kerja keras kita semua,” ujar Munafri usai menerima penghargaan.

Lebih dari Sekadar Regulasi Program Wajib Belajar 13 Tahun di Makassar mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Bagi Appi, kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan aturan formal, melainkan ikhtiar nyata untuk memutus rantai putus sekolah.

Beberapa poin kunci yang menjadi keunggulan Pemkot Makassar hingga meraih penghargaan ini antara lain:

Tim Relawan ATS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah agar kembali ke bangku pendidikan.

• Keseimbangan Negeri & Swasta: Pemkot menjalin kerja sama dengan sekolah swasta melalui bantuan biaya pendidikan dari APBD, sehingga siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa bersekolah gratis.
• Insentif Daerah Terluar: Pemberian insentif khusus bagi tenaga pengajar yang bertugas di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil di Makassar.
• Kolaborasi CSR: Menggandeng sektor swasta untuk membenahi infrastruktur pendidikan melalui dana Corporate Social Responsibility.

Menuju Indonesia Emas 2045 Munafri menegaskan, sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Selain sekolah formal, Pemkot juga membuka ruang bagi kelas penyetaraan agar anak-anak yang sempat tertinggal tetap memiliki daya saing.

“Kita ingin mencetak generasi Makassar yang cerdas dan berkarakter. Tidak boleh ada lagi anak di kota ini yang kehilangan akses pendidikan karena alasan biaya atau fasilitas,” tegas politisi Golkar tersebut.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga pelayanan pendidikan yang inklusif dan merata.

“Kami di Dinas Pendidikan terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat demi menciptakan generasi yang memiliki daya saing global,” pungkas Achi.