Beranda » Hukum Kriminal » Kantor Disdik Sulsel Digeledah, Proyek Perpustakaan Digital Diusut Kejati

Kantor Disdik Sulsel Digeledah, Proyek Perpustakaan Digital Diusut Kejati

Rabu, 17 Jun 2026

Tim Penyidik pada Bidang Pidsus Kejati Sulsel melaksanakan kegiatan penggeledahan di Kantor Disdik Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (17/6/2026)./Foto:hms

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Makassartoday.com, Makassar – Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) bergerak cepat mengusut dugaan kasus korupsi terkait proyek pengadaan perpustakaan digital. Dua lokasi penting digeledah maraton oleh petugas pada Rabu (17/6/2026).

Lokasi pertama yang disasar penyidik adalah Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulsel, tepatnya di ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA). Tak berhenti di situ, tim penyidik langsung bergerak ke lokasi kedua, yaitu kantor CV APM yang terletak di kawasan Boulevard, Makassar. CV APM diketahui merupakan pihak penyedia (rekanan) dalam proyek pengadaan tersebut.

Dari hasil penggeledahan di kedua lokasi tersebut, penyidik berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen krusial.

Dokumen yang disita meliputi: Dokumen perencanaan, kontrak pengadaan, dokumen keuangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), surat pertanggungjawaban (SPJ), serta dokumen pendukung lainnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, mengungkapkan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah strategis untuk mengumpulkan alat bukti serta mendalami pola kerja sama antara pihak Disdik Sulsel dan pihak penyedia.

“Seluruh dokumen yang telah diamankan akan diverifikasi dan dianalisis lebih lanjut guna memperjelas fakta hukum, serta menelusuri aliran anggaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan perpustakaan digital ini,” jelas Rachmat.

Pihak Kejati Sulsel juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tegas ini diambil demi memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.