Stadion Untia hingga Karebosi Dievaluasi KPK, Pemkot Makassar Diwanti-wanti Tepat Waktu

Makassartoday.com, Makassar — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota Makassar untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sejumlah proyek strategis Pemkot Makassar tahun 2026. Langkah pencegahan ini dilakukan guna mengantisipasi risiko keterlambatan pekerjaan, potensi proyek mangkrak, hingga celah korupsi dalam proses pengadaan.

Evaluasi tersebut dilakukan langsung oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK yang dipimpin Kasatgas Tri Budi Rahmanto bersama jajaran Pemkot Makassar, Jumat (31/7/2026).

Sejumlah proyek vital yang masuk dalam daftar sorotan KPK antara lain pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, Puskesmas Ujung Pandang Baru, PAUD Negeri Tamalanrea, revitalisasi Lapangan Karebosi, hingga pengadaan seragam sekolah gratis.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengakui bahwa supervisi KPK menjadi sinyal kuat agar jajarannya tidak main-main dalam mengelola anggaran publik. Menurutnya, masalah utama yang kerap memicu kegagalan proyek adalah perencanaan yang tidak realistis dan manajemen waktu yang buruk.

“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” tegas Appi saat memberikan arahan kepada seluruh Kepala SKPD dan Inspektorat Kota Makassar.

Appi menyoroti ketatnya batas waktu pekerjaan fisik. Keterlambatan yang terlalu jauh dari jadwal dipastikan akan mengganggu penyelesaian proyek dalam tahun berjalan dan berujung pada kegagalan asas manfaat bagi masyarakat.

Sorotan pada Vendor ‘Red Flag’ dan Celah Korupsi

Selain masalah ketepatan waktu, Pemkot Makassar bersama KPK menaruh perhatian serius pada tata kelola pengadaan barang dan jasa. Appi memperingatkan dinas-dinas teknis agar bersikap transparan dan memastikan tidak ada penyedia jasa atau pemenang tender yang bermasalah.

Ia menegaskan agar proses lelang bersih dari praktik nepotisme maupun intervensi pihak dalam.

“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada para penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia dan atau pihak ketiga,” tegasnya.

Atas masukan dan catatan kritis dari tim Korsup KPK, Wali Kota meminta Inspektorat dan seluruh pimpinan SKPD teknis bergerak cepat mengawasi progres di lapangan. Pemkot Makassar berjanji menjadikan catatan evaluasi KPK sebagai pijakan utama agar tidak ada proyek infrastruktur yang berakhir menjadi ‘candi’ atau membuang anggaran daerah secara cuma-cuma.