Ranperda APBD-P 2026: Pendapatan Makassar Rp4,56 T, Defisit Rp699,85 Miliar Ditutup SiLPA

Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan langkah terobosan dalam percepatan pembangunan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan sejumlah proyek strategis—termasuk penataan kawasan Karebosi—akan dimulai lebih awal pada Januari 2027 melalui skema tender dini.

Kepastian ini disampaikan Munafri alias Appi usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).

“Kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” tegas Munafri di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Appi menjelaskan, lewat skema tender dini, proyek-proyek yang telah siap secara perencanaan tidak perlu lagi menunggu hingga triwulan pertama atau Maret 2027 untuk mulai dikerjakan.

“Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan. Setelah selesai anggarannya, langsung kita genjot lagi di bulan Januari 2027,” ujar orang nomor satu di Makassar tersebut.

APBD-P 2026: Bukan Sekadar Utak-Atik Angka

Mengenai Perubahan APBD TA 2026, Munafri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak (impact) nyata di tengah masyarakat.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan yang kita susun benar-benar menjadi program yang bermanfaat. Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program prioritas. Namun, keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar penggunaan anggaran tetap terkontrol dan tepat sasaran.

Rincian Postur Anggaran APBD Perubahan 2026

Dalam nota keuangan yang diserahkannya, Munafri membeberkan penyesuaian kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan:

• Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp4,56 triliun (turun Rp128 miliar atau 2,75% dibanding APBD Pokok sebesar Rp4,69 triliun).
• PAD: Rp2,27 triliun (turun Rp57 miliar atau 2,47%).
• Pendapatan Transfer: Rp2,22 triliun (turun Rp137 miliar atau 5,80%).
• Lain-lain Pendapatan Sah: Rp65 miliar.
• Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp5,26 triliun (meningkat Rp90 miliar atau 1,76% dibanding APBD Pokok Rp5,17 triliun).
• Belanja Operasi: Rp4,33 triliun (naik 3,49%).
• Belanja Modal: Rp919 miliar (turun 5,68%).
• Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp15 miliar.
• Defisit dan Pembiayaan: Terdapat defisit anggaran sebesar Rp699,85 miliar yang ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan netto bersumber dari SiLPA TA 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI.

7 Kebijakan Prioritas Pembangunan Makassar

Untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Makassar, Pemkot mengarahkan anggaran perubahan ini pada 7 fokus utama:

• Peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
• Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
• Pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
• Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.
• Tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan ketertiban umum.
• Akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kepemudaan.
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Menutup penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemkot dan DPRD untuk memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah.

“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Appi.