DPR Tetap Lanjutkan Hak Menyatakan Pendapat, Partai Politik Bereaksi Atas Niat Mundur Wapres Gibran

Makassartoday.com, Jakarta – Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah bergulirnya polemik dokumen pendidikan tidak serta-merta menghentikan langkah politik di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan proses pengawasan dan instrumen konstitusional tetap berjalan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, menyatakan bahwa partainya bersama sejumlah fraksi lain tetap mematangkan sikap politik di parlemen, termasuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul dinamika hukum dan putusan lembaga peradilan yang ada.

“Keputusan di internal fraksi sudah bulat. Proses konstitusional di DPR melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang akan terus berjalan sesuai jadwal dan tata tertib dewan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meskipun pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa Wapres Gibran menyampaikan niat mundur dan berencana menempuh jalur Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung serta pembuktian di PTUN, tekanan politik dari Senayan tidak kendur.

Sejumlah kalangan partai politik menilai langkah pengunduran diri secara sukarela maupun mekanisme HMP merupakan hak konstitusional masing-masing lembaga yang bertujuan akhir untuk menyelamatkan marwah demokrasi dan kepastian hukum nasional.

Sementara Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Arief Wicaksono, M.Si., menilai bahwa dinamika seputar keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yang bergulir dari Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung telah menciptakan turbulensi politik yang cukup masif di tingkat elite.

“Apa yang dilakukan Gibran dengan menyampaikan niat mundur dan memilih fokus pada jalur hukum (PTUN/PK) adalah cara elegan untuk keluar dari tekanan eskalasi politik di parlemen yang kian tajam, seperti ancaman Hak Menyatakan Pendapat,” ujar Arief saat dimintai analisisnya, Rabu (11/11/2026).

Kendati demikian, Arief mengingatkan agar transisi atau gejolak politik ini diantisipasi dengan baik oleh kabinet agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Publik, kata dia, kini menanti kepastian administratif dan hukum agar roda pemerintahan pusat hingga daerah—termasuk di Sulawesi Selatan—tetap fokus pada agenda pembangunan ekonomi.

“Masyarakat mendambakan stabilitas. Apapun keputusan akhirnya nanti, baik melalui mekanisme pengunduran diri sukarela maupun keputusan hukum inkrah, pemerintah harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” tutupnya.

Editor: Ibrahim