UMP Sulsel 2027 Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta, Naik 7,9 Persen
- calendar_month 53 menit yang lalu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25. Penetapan ini mencatat kenaikan sebesar 7,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pengumuman penetapan UMP Sulsel 2027 tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, dalam keterangannya di Makassar. Dalam pembacaan diktum keputusan gubernur, ia menegaskan besaran upah minimum yang telah diputuskan untuk diberlakukan di wilayah Sulawesi Selatan.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sulawesi Selatan, menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan: Kesatu, Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25,” ujar Andi Winarno Eka Putra di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP ini menjadi acuan standar pengupahan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan iklim usaha dan stabilitas ekonomi daerah.
Sebelum keputusan penetapan UMP 2027 diumumkan, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terlebih dahulu menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus mencari solusi bersama terkait proses penetapan UMP Sulsel Tahun 2027.
Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pemerintah provinsi ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh. Menurutnya, pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh.
Dalam proses penetapan UMP 2027, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat, dengan menjadikan data statistik resmi sebagai landasan utama penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh unsur untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sementara pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
- person


