Makassartoday.com, Makassar – Polemik dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi di Kota Makassar kian memanas. Sejumlah elemen masyarakat mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh dari pihak Dinas Pendidikan Makassar, menyusul dugaan manipulasi data penerima manfaat.
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat, secara tegas menyoroti kemungkinan adanya rekayasa dalam proses pendataan peserta jalur afirmasi. Ia menuntut agar seluruh data kuota afirmasi yang mencapai 800 siswa dibuka ke publik.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan membuka secara utuh dan transparan seluruh data jalur afirmasi. Publik berhak tahu apakah penerimanya benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu,” tegas Taufiq, Senin (15/7/2025).
Ia juga meminta Dinas Sosial Kota Makassar untuk ikut bertanggungjawab dalam hal validasi data keluarga prasejahtera, yang menjadi basis utama dalam penentuan penerima afirmasi.
“Kalau datanya tidak akurat atau direkayasa, ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial,” tambahnya.
Baca Juga: Komisi D DPRD Makassar Mengaku Banyak Terima Aduan SPMB 2025
Laskar Merah Putih menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi jika tak ada langkah transparan dari pemerintah.
“Kami mendukung keterlibatan Ombudsman RI, media independen, dan lembaga masyarakat sipil untuk turut menginvestigasi proses SPMB tahun ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya pastikan, anak-anak dari keluarga tidak mampu wajib bisa masuk sekolah negeri, apapun caranya. Tak boleh ada satu pun yang terabaikan,” tegas Ari.
Menurutnya, jika siswa miskin justru diarahkan ke sekolah swasta tanpa dukungan biaya dari pemerintah, maka itu sama saja dengan membunuh masa depan pendidikan anak-anak tak mampu.
“Kalau dipaksakan ke swasta tanpa bantuan, itu artinya membunuh akses pendidikan rakyat kecil,” ujarnya.
Ari juga membantah anggapan bahwa DPRD tidak bersuara terkait masalah ini. Ia menyebut dirinya sudah sejak awal menyuarakan pentingnya akses pendidikan gratis dan adil bagi semua kalangan.
“Silakan cari di Google, saya sudah lama bicara soal ini, bahkan sebelum pendaftaran dibuka,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Makassar akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya.
“Kami ingin memastikan tak ada anak yang gagal sekolah hanya karena faktor ekonomi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota untuk mencari solusi bersama,” jelasnya.
Ari menegaskan bahwa negara dan pemerintah daerah harus hadir sebagai pelindung hak-hak warga kurang mampu dalam memperoleh pendidikan.
“Yang mampu bisa mandiri, tapi yang tidak mampu jangan dibiarkan. Itu tugas negara,” pungkasnya.
(**)
