Makassartoday.com, Makassar – Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang digagas Kabar Group Indonesia resmi dibuka di Ballroom Unhas Hotel & Convention dengan mengangkat tema ‘Pilar Baru Kekuatan Ekonomi Nasional, Jumat (21/11/2025).
Agenda ini menempatkan Indonesia Timur sebagai kawasan strategis yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru di tingkat nasional.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah, Presidium Kaukus Timur Indonesia Uslimen Usle, Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.
Juga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mewakili Gubernur Sulsel Dr dr Ishaq Iskandar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, juga Kaukus Timur dan sejumlah Komunitas.
Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 akan digelar di tujuh region berbeda. Setelah Makassar, roadshow akan berlanjut ke Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, dan puncaknya di Bandung pada Agustus 2026.
Founder dan CEO Kabar Group Indonesia, Upi Asmaradhana, menegaskan bahwa forum ini merupakan rangkaian pertemuan ekonomi jangka panjang yang akan berlangsung hingga Agustus 2026.
Forum pertama digelar pada 30 Oktober lalu di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan kehadiran delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, serta unsur pemerintah daerah Kalimantan Barat.
“Acara tersebut dihadiri tiga bupati, satu wali kota, dua konsul jenderal, dan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi lintas negara,” ujarnya.
Upi menekankan bahwa Forum Ekonomi Regional ini berbeda dari umumnya kegiatan pemerintah karena sepenuhnya diinisiasi sektor swasta melalui Kabar Group Indonesia yang menggandeng Kaukus Timur.
Ia menyebut kegiatan ini bagian dari komitmen media dalam memberikan kontribusi bagi Republik.
“Ini CSR Kabar Group Indonesia, sebagai bentuk kepedulian kami untuk mendorong pemikiran baru tentang pengembangan ekonomi nasional,” ujarnya.
Forum ini kata Upi menegaskan penyusunan rencana tindak lanjut yang akan dirumuskan bersama akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan regional. Rekomendasi hasil pertemuan Makassar juga akan diserahkan kepada Menteri yang hadir agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam memformulasikan kebijakan yang lebih inklusif bagi kawasan Timur Indonesia.
Upi mengutip pernyataan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bahwa Indonesia Timur seperti ‘kekasih gelap Republik’ yang hanya disambangi saat dibutuhkan.
Ungkapan itu mencerminkan kegelisahan daerah terhadap ketidakmerataan pembangunan. Menurut Upi, penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional ini merupakan respon terhadap keresahan kolektif tersebut.
“Kalimat ini disampaikan langsung oleh beliau saat kami lagi diskusi, saya sempat sebut kalau pak jangan gitu juga terlalu keras,” ujar Upi menceritakan.
“Tapi yang dijawab sama pak Wali Bodewin M. Wattimena, tidak apa, ini realita yang kita lihat sekarang,” tambahnya.
Upi juga menyoroti jurang ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan kawasan Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Ia membandingkan akses kereta api di Jawa yang terintegrasi dan cepat, dengan jalur kereta Maros–Parepare yang dinilai belum menghasilkan mobilitas efisien.
“Ini gambaran konkret ketidakadilan pembangunan yang harus dibahas secara jujur, jarak antara titik berangkat dan tujuan belum efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, data pertumbuhan menunjukkan potensi besar, 40% daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia saat ini berada di kawasan Timur, terutama Maluku Utara. Upi menilai momentum itu harus diolah menjadi kekuatan strategis untuk menjadikan Indonesia Timur pilar baru ekonomi nasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri yang disebutnya sebagai tokoh nasional yang bersedia mendengar aspirasi Indonesia Timur langsung di Makassar.
Upi berharap suara dari forum ini dapat disampaikan ke tingkat pengambil kebijakan nasional.
“Setelah diskusi ini, kami akan menyerahkan kepada pak menteri transmigrasi untuk di lihat mna yang menjadi urgent dan kemudian diteruskan kepada menteri terkait dari hasil diskusi,” pungkasnya.
(**)
