Makassartoday.com, Makassar – Ketua Satgas Karang Taruna Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kemurnian proses demokrasi pada pemilihan Ketua RT/RW yang mulai digelar akhir November hingga awal Desember 2025 di berbagai kelurahan. Ia menegaskan bahwa pemilihan garda terdepan pemerintahan ini tidak boleh tercemari kepentingan politik ataupun intervensi dari aparatur maupun tokoh tertentu.
Zulkifli menyoroti adanya indikasi cawe-cawe dari oknum camat, lurah, dan tokoh yang terafiliasi dengan kepentingan politik praktis pada sejumlah wilayah. Menurutnya, hal ini berpotensi merusak esensi pemilihan RT/RW yang sejatinya merupakan representasi suara masyarakat paling dasar.
“RT dan RW adalah struktur pemerintahan paling bawah, ujung tombak pelayanan di tingkat kelurahan dan desa. Karena itu, pemilihannya harus betul-betul mencerminkan keinginan warga, bukan diarahkan atau dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum ini,” tegas Zulkifli Thahir.
Baca Juga: Camat dan Lurah Diminta Netral di Pemilihan Ketua RT/RW
Ia menambahkan bahwa proses pemilihan yang sehat dan bebas tekanan sangat penting untuk memastikan RT/RW terpilih adalah figur yang dipercaya, dekat dengan warga, serta mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli juga mengajak para pemuda serta kader Karang Taruna di tingkat basis untuk ikut mengawal jalannya pemilihan agar berlangsung jujur, adil, dan kondusif. Ia menegaskan bahwa Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi.
“Kader Karang Taruna hadir di hampir semua lingkungan. Ini momentum menunjukkan peran sebagai mitra strategis pemerintah, memastikan pemilihan RT/RW berjalan bersih dan sesuai aturan. Anak muda harus ikut menjaga agar proses ini tetap pada relnya,” ujarnya.
Zulkifli berharap pemilihan RT/RW 2025 dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang amanah, bekerja untuk warga, dan tidak tersandera oleh kepentingan politik apa pun. Dengan demikian, pelayanan publik di tingkat paling dasar dapat berjalan lebih efektif dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat.
(**)
