Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat barisan koordinasi wilayah menjelang bulan suci Ramadan. Dua langkah strategis disiapkan: memodernisasi alat komunikasi lurah-camat melalui Handy Talky (HT) dan memperketat patroli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Koordinasi ‘Direct’, Tinggalkan Grup WhatsApp
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mengungkapkan bahwa komunikasi via grup WhatsApp (WA) dinilai kurang efektif untuk situasi darurat di lapangan karena adanya jeda waktu respons (delay).
Sebagai solusi, Pemkot Makassar berencana mengusulkan pengadaan HT bagi seluruh lurah dan camat melalui skema perubahan anggaran tahun ini.
“Kalau melalui grup WA itu kan butuh proses waktu. Kalau melalui HT bisa langsung, direct. Jadi camat dan lurah tinggal standby,” ujar Andi Zulkifly usai rapat koordinasi cipta kondisi di Balaikota, Kamis (19/2/2026).
Mantan Camat Ujung Pandang ini menambahkan, usulan ini akan segera disampaikan kepada Wali Kota Makassar. “Insya Allah, jika disetujui Pak Wali, akan kita anggarkan di (APBD) Perubahan,” imbuhnya.
Waspada Gepeng ‘Kiriman’ Jelang Ramadan
Di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar mulai memetakan potensi lonjakan anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng). Kepala Dinsos Makassar, Andi Bukti Djufrie, membeberkan temuan adanya kelompok dari luar daerah yang diduga sengaja “dimobilisasi” ke Makassar saat Ramadan.
“Ada laporan NGO bahwa sudah ada kelompok di beberapa kecamatan yang menampung pendatang dari daerah sekitar seperti Jeneponto dan Bone. Mereka disiapkan tempat tinggal sementara dan beroperasi pada jam tertentu,” ungkap Andi Bukti.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkot Makassar mengambil langkah konkret:
- Peningkatan Patroli: Dari 2 kali seminggu menjadi 4 kali seminggu bersama Satpol PP.
- Sanksi bagi Pemberi: Mengingatkan masyarakat untuk tidak memberi uang di jalanan sesuai regulasi yang ada.
- Posko Kecamatan: Mengoptimalkan BKO Satpol PP di tiap kecamatan untuk penjangkauan cepat.
Camat ‘Lalai’ Bakal Dievaluasi
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Makassar, A. Rahmat, memberikan peringatan keras kepada para pimpinan wilayah. Ia menegaskan bahwa camat wajib memetakan titik kumpul dan tempat transit PMKS di wilayah masing-masing.
“Ini persoalan tahunan, harus lebih sigap. Jika ada wilayah yang tidak tanggap atau lambat merespons laporan masyarakat, asisten akan melapor ke Pak Sekda. Itu pasti jadi bahan evaluasi kinerja,” tegas A. Rahmat.
Pemkot Makassar berharap melalui kombinasi alat komunikasi yang cepat dan patroli yang intensif, suasana ibadah masyarakat selama Ramadan dapat berlangsung nyaman tanpa gangguan ketertiban umum.
(**)
