Beranda » Metro » DPRD dan Disdik Makassar Bahas Penguatan Pendidikan 2026, Kolaborasi Swasta Jadi Solusi Daya Tampung SPMB

Metro

DPRD dan Disdik Makassar Bahas Penguatan Pendidikan 2026, Kolaborasi Swasta Jadi Solusi Daya Tampung SPMB

Sabtu, 3 Okt 2026

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Makassartoday.com, Makassar — Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan yang dimoderatori oleh St. Nurhayati, SE, ini mempertemukan perspektif legislatif, pemerintah daerah, hingga tenaga ahli dalam memetakan arah kebijakan serta kebutuhan riil sektor pendidikan di Kota Makassar.

Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan agar setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah mampu memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, memaparkan sejumlah target strategis Disdik pada TA 2026, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ia menekankan bahwa keberhasilan agenda pendidikan membutuhkan dukungan penuh lintas sektor serta kesiapan anggaran yang memadai.

“Dukungan lintas sektor sangat diperlukan agar program berjalan optimal dan mampu menjawab dinamika kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Makassar,” ujar Kurniati.

Salah satu isu krusial yang turut dibahas yakni strategi perluasan akses pendidikan. Tenaga Ahli Pemkot Makassar sekaligus Konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., menyoroti rencana kerja sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Langkah kolaboratif ini dirancang guna mengatasi keterbatasan daya tampung di SMP negeri, sehingga peserta didik yang belum tertampung tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak di sekolah swasta.

Di akhir sesi, forum membuka ruang dialog interaktif. Para peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait berbagai formulasi kebijakan pendidikan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2026.