Pemkot Makassar Raih Opini WTP BPK 5 Tahun Berturut-turut

Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali mengukuhkan posisinya dalam keunggulan tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Wali Kota yang akrab disapa Appi dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026).

Rekor Lima Tahun Berturut-turut Capaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Kota Anging Mammiri. Dengan raihan tahun ini, Makassar resmi mempertahankan predikat WTP selama lima tahun tanpa putus, terhitung sejak periode 2021 hingga 2025.

“Tentu kami sangat bersyukur dan bergembira. WTP dari BPK ini merupakan hasil kerja bersama, bukti sinergitas antara Pemkot, DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Makassar,” ujar Munafri usai menerima laporan hasil pemeriksaan.

Bukan Akhir, Tapi Momentum Evaluasi Meski meraih predikat tertinggi dalam audit keuangan, Appi menegaskan bahwa pekerjaan rumah belum usai. Baginya, WTP bukanlah tanda bahwa semua sistem sudah sempurna, melainkan mandat untuk terus melakukan perbaikan.

“WTP ini bukan berarti semua pekerjaan selesai. Ini adalah bagian bagaimana kita menindaklanjuti rekomendasi dan temuan yang menjadi PR ke depan,” tegas mantan CEO PSM tersebut.

Ia optimistis kualitas pengelolaan keuangan Makassar akan terus meningkat seiring berkurangnya temuan yang bersifat berulang dari tahun ke tahun.

Dampak Nyata bagi Masyarakat Lebih lanjut, politisi Golkar ini menekankan bahwa kepatuhan administrasi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Menurutnya, anggaran daerah harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tertib di atas kertas.

“Capaian ini adalah amanah. Bukan hanya taat asas, tapi bagaimana penggunaan anggaran benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tambahnya.

Apresiasi dan Standar Ketat BPK Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria ketat: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan kecukupan informasi.

Winner juga mengingatkan agar Pemkot segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu maksimal 60 hari.

“Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar proses pemeriksaan transparan. Kami berharap mitigasi dilakukan lebih cepat sehingga seluruh temuan bisa segera ditindaklanjuti,” tutup Winner.