Di Balik Drama Pulang-Pergi Elite Parpol di Sulawesi Selatan

Makassartoday.com, Makassar – Dinamika politik Sulawesi Selatan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) kembali memperontonkan atraksi yang tak asing bagi publik: bongkar-pasang kendaraan politik para elite. Fenomena berpindahnya pilar-pilar kekuatan politik demi mengamankan tiket pencalonan maupun menguasai pucuk pimpinan partai lokal menjadi potret nyata betapa fleksibelnya komitmen kepartaian di tingkat basis.

Sebut saja jejak rekam Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mantan Wali Kota Makassar dua periode. IAS mencatatkan perjalanan politik yang penuh lekuk: berlayar bersama Golkar, berpindah menakhodai Demokrat Sulsel, hingga akhirnya memutuskan kembali ke pangkuan Partai Golkar.

Pola serupa bertaut pada Munafri Arifuddin (Appi), Wali Kota Makassar terpilih yang sempat menyeberang dari Golkar ke Demokrat demi strategi pemenangan. Pertukaran kendaraan politik dan perebutan takhta kepemimpinan partai lokal ini bukan sekadar manuver individu, melainkan cermin dari dinamika kekuasaan yang terus berulang demi satu tujuan: bermuara pada perebutan kursi Sulsel 1.

Mengapa Fenomena Ini Terus Berulang?

Langkah balik-gagang dan lompat partai para figur berpengaruh ini tidak terjadi di ruang hampa. Ada empat faktor fundamental yang mendasari mengapa fenomena ini begitu terbiasa mewarnai panggung politik kita:

Ideologi yang Makin Mengabur (Ideologi Lemah)

Hampir tak ada sekat ideologi yang tegas dan kaku antarpartai politik di Indonesia hari ini. Ketika perbedaan garis perjuangan partai makin tipis, berpindah dari satu partai ke partai lain tidak lagi dianggap sebagai pengkhianatan nilai, melainkan sekadar berpindah gerbong penumpang.

Konflik dan Ketidakpastian Internal
 
Mekanisme penetapan calon kepala daerah maupun pengurus teras partai acap kali dipenuhi ketidakpastian serta rivalitas internal yang tajam. Ketika ruang ruang aspirasi atau kepastian tiket di internal tersumbat, elite politik memilih mencari jalan pintas dengan mengambil alih atau berpindah ke partai lain yang lebih akomodatif.

Dampak Sistem Pemilu (Personalitas vs Kelembagaan)

Sistem kompetisi politik yang sangat personal membuat popularitas dan elektabilitas individu jauh melampaui kelembagaan partai itu sendiri. Politikus menyadari bahwa pemilih lebih terikat pada figur ketimbang logo partai. Akibatnya, partai kerap sekadar dijadikan “kendaraan sewaan” legalitas konstitusional.

Pragmatisme dan Politik Transaksional

Pada akhirnya, kalkulasi pemenangan berada di atas segalanya. Perpindahan partai dianggap sebagai langkah strategis yang lumrah—bahkan dipuji sebagai kecerdikan manuver—selama mampu melapangkan jalan menuju kursi kekuasaan.

Catatan Redaksi

Migrasi para politikus dan perebutan pucuk pimpinan partai demi kepentingan Pilgub Sulsel menegaskan bahwa kelembagaan partai politik kita masih membutuhkan pembenahan mendasar. Ketika partai politik hanya diposisikan sebagai alat transaksional berkala lima tahunan, pelembagaan demokrasi akan selalu kalah oleh kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

Publik Sulsel kini dituntut untuk semakin kritis: tidak hanya melihat megahnya kendaraan politik yang dipakai para calon, tetapi juga menguji konsistensi, integritas, serta rekam jejak perjuangan nilai yang ditawarkan.