Respon Jokowi Usai Gibran Mundur dari Wapres RI

Makassartoday.com, Makassar – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya memberikan respons resmi menyusul keputusan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Saat memberikan keterangan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi memandang langkah politik tersebut dengan tenang. Baginya, pergeseran dan gejolak dalam dunia politik adalah sebuah kewajaran yang tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Jokowi mengaku telah menitipkan wejangan khusus kepada Gibran jauh sebelum keputusan ini diambil, terutama mengenai hakikat sebuah kekuasaan.

“Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika, dan itu hal yang biasa. Karena itu, saya sudah berpesan kepada Mas Gibran bahwa jabatan itu sifatnya sementara,” ungkap Jokowi dalam keterangannya di Solo.

Kendati sang putra kini tak lagi berada di lingkaran dalam pemerintahan, Jokowi memastikan bahwa arah dukungan politiknya tidak mengalami pergeseran. Ia menegaskan tetap berdiri di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengawal berbagai kebijakan strategis.

“Kami tetap berkomitmen penuh mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama untuk program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Sebelumnya, prosesi pengunduran diri Gibran dilakukan secara resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang. Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada jajaran Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penerimaan dokumen tersebut dan memastikan lembaga legislatif akan segera memprosesnya sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku. Sebelum bertolak ke Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan guna menyampaikan permohonan mundur secara langsung.

Langkah mundur yang diambil Gibran ini merupakan puncak dari polemik hukum dan politik yang bergulir belakangan ini, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pilpres 2024.