Pemkot dan DPRD Makassar Matangkan KUA-PPAS 2027, Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Publik
- calendar_month 2 jam yang lalu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD Makassar.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan, dokumen rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 secara prinsip telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026. Keselarasan ini dinilai krusial agar kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan yang terarah.
Kendati demikian, Banggar memberikan sejumlah catatan penting terkait pembahasan PPAS. Dewan meminta agar efisiensi penyusunan belanja dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan faktual di lapangan, bukan sekadar pemangkasan anggaran.
“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui BKAD, Bapenda, dan Bappeda. Namun, penyesuaian belanja harus tetap berorientasi pada ketepatan alokasi dan optimalisasi program prioritas,” ujar Ray Suryadi saat dikonfirmasi ulang, Senin (16/11).
Lebih lanjut, Banggar menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027. Penggunaan SiLPA tersebut ditekankan harus akuntabel agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas melalui program pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Dalam rekomendasi akhirnya, Banggar juga meminta perhatian khusus terhadap perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar.
Seluruh hasil pembahasan terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah kini resmi diserahkan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan penyempurnaan dokumen anggaran.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut.
- person

