Pertama di Indonesia, Makassar jadi Percontohan Pidana Kerja Sosial
- calendar_month 19 jam yang lalu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan kesiapannya menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Langkah ini menjadi wujud nyata pembangunan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi itu menyambut positif inisiatif Bapas yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Ia meminta agar nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati tidak sekadar menjadi dokumen seremonial, melainkan segera diterjemahkan ke dalam program teknis di lapangan.
“Kita support, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung. Kesiapan yang matang akan mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial diterapkan nantinya,” tegas Munafri.
Pertama di Indonesia
Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, mengungkapkan bahwa konsep PK Sukarela yang tengah dikembangkan di Makassar berpotensi menjadi yang pertama di Indonesia. Berdasarkan penelusurannya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada daerah lain yang menerapkan skema serupa.
Saat ini, Bapas Makassar telah merekrut lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka bertugas memperluas jangkauan layanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.
“Karena berpotensi menjadi yang pertama, kami meminta dukungan penuh dari Pak Wali Kota, terutama terkait dukungan operasional dan transportasi bagi para pembimbing yang bertugas di lapangan,” ujar Surianto.
Menanggapi hal tersebut, Munafri pada prinsipnya menyetujui dukungan operasional bagi PK Sukarela. Selanjutnya, Pemkot Makassar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan membahas skema teknis dan regulasi pendanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Siapkan Lokasi di Tiga Kecamatan
Sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberi ruang bagi pidana alternatif di luar penjara, Bapas Makassar bersama pemerintah setempat juga mulai memetakan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Sejumlah wilayah telah menjalin kerja sama awal, di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk beberapa kelurahan seperti Buakana dan Batua.
“Kerja sama ini memastikan agar ketika pengadilan menjatuhkan putusan pidana kerja sosial, lokasi dan mekanisme pelaksanaannya sudah siap. Pelaku bisa menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Surianto.
Penguatan Griya Abhipraya Sombere
Selain pidana kerja sosial, pertemuan tersebut juga membahas penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial. Surianto berharap fasilitas ini masuk dalam ekosistem pembangunan kota melalui kolaborasi program OPD hingga dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Menjelang peringatan dua tahun berdirinya Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini, Bapas berencana memamerkan berbagai produk dan kreativitas hasil karya klien pemasyarakatan.
“Kami ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pengawasan ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat. Keberhasilan pemasyarakatan bukan sekadar menghitung jumlah orang yang dipidana, tapi seberapa banyak yang berhasil dipulihkan dan kembali produktif,” tutup Surianto.
- person


