Di Paripurna APBD 2024, Danny Tanggapi Sorotan Dewan Soal Pemadaman Berigilir

Makassartoday.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kembali mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD 2024, di Kantor DPRD Makassar, Senin (27/11/2023).

Adapun agenda paripurna, yakni Jawaban Wali Kota Makassar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda APBD 2024.

Pada kesempatan tersebut, Danny menanggapi dan menjawab satu per satu semua pertanyaan sembilan fraksi.

Seperti pertanyaan Juru Bicara Fraksi PKS Yeni Rahman terkait upaya pemerintah menjawab keluhan-keluhan masyarakat soal pemadaman bergilir.

“Pemkot telah melakukan berbagai komunikasi dengan pihak PLN terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di masyarakat, dan PLN berjanji akan menindaklanjuti,” kata Danny Pomanto.

Hal itu juga sejalan dengan pertanyaan Fraksi PAN, Hamza Hamid yang meminta pemerintah kota memberi jaminan pelayanan kesehatan, pemerintahan, hingga Kependudukan tetap berjalan di tengah kondisi kelistrikan saat ini.

Namun kata Danny Pomanto, berdasarkan hasil inventarisasi sarana dan prasarana pendukung dipastikan jika ketersediaan genset tetap ada di setiap kantor pelayanan.

Sehingga dipastikan tidak akan memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, layanan dokumen saat ini sudah dilakukan secara online yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen.

“Kecuali (genset) dalam kondisi rusak, jadi tidak memengaruhi layanan. Sementara kebutuhan genset bagi instansi yang belum memiliki akan menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Termasuk juga menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra soal kenaikan target penerimaan pajak daerah yang dianggap kecil, yakni 0,18 persen.

Berdasarkan Rancangan APBD 2024, target Pajak Daerah sejalan dengan proyeksi target yang tertuang dalam Perda 5/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, sebesar Rp1,88 triliun lebih.

Jika dibandingkan dengan target APBD 2023 hanya mengalami kenaikan 0,18 persen, disebabkan karena target Pajak Daerah yang ditetapkan di APBD 2023 hanya Rp1,87 triliun.

“Oleh karena itu, dengan dukungan dan sinergi yang baik dari anggota dewan. Apalagi tahun ini penganggaran pendapatan daerah maupun belanja daerah dapat sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjamin konsistensi rasio pertumbuhan APBD agar sesuai dengan RPJMD Makassar 2021-2026,” ujarnya.

Termasuk juga masukan soal perlunya menjaga persatuan dan kerukunan sesama anak bangsa di tahun politik 2024.

“Kita berharap momentum politik akan yang akan kita lewati tahun depan dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai, demi kemajuan kota Makassar,” tutupnya.

(**)