Makassartoday.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/02/2024).
Dua menteri yang dilantik adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
Usai pembacaan Keppres, Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri yang dilantik tersebut.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan pendahulunya Mahfud MD, sedangkan Agus Harimurti mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam pelantikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi usai melantik berpsan kepada Hadi Tjahjanto, untuk menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air tetap kondusif.
“Tadi saya sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Presiden usai pelantikan.
Presiden meyakini, dengan pengalaman sebagai Panglima TNI Hadi sangat siap untuk menangani masalah polhukam di tanah air.
“Saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat, sangat siap,” tuturnya.
Sementara untuk AHY, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pesan. Pertama, Presiden mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.
“Berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” ujar Presiden.
Kedua, Kepala Negara meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” ujarnya.
Terakhir, Presiden memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Presiden pun meyakini, dengan rekam jejak dan latar belakang yang dimiliki, AHY mampu mengemban tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dengan baik.
“Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama, beliau juga alumni Akademi Militer (AKMIL), juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University, saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau sangat, akan sangat siap,” tandasnya.
Editor: Ibrahim
