By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Makassar TodayMakassar TodayMakassar Today
  • NEWS
    • Metro
    • Sulawesi Selatan
    • Nasional
    • Internasional
    • Politik
    • Hukum Kriminal
  • BISNIS
    • Finance
    • Saham
    • Macro Ekonomi
    • Forex
  • HIBURAN
    • Film
    • Musik
    • Selebriti
  • LIFESTYLE
    • Health
    • Recipes
    • Travel
    • Fashion
  • OLAHRAGA
  • TEKNO
  • CITIZEN JURNALIS
  • OPINI
Reading: OPD Diminta Tetrib Data untuk Pemberian BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Makassar TodayMakassar Today
Font ResizerAa
  • NEWS
  • BISNIS
  • HIBURAN
  • LIFESTYLE
  • OLAHRAGA
  • TEKNO
  • CITIZEN JURNALIS
  • OPINI
Cari Berita
  • NEWS
    • Metro
    • Sulawesi Selatan
    • Nasional
    • Internasional
    • Politik
    • Hukum Kriminal
  • BISNIS
    • Finance
    • Saham
    • Macro Ekonomi
    • Forex
  • HIBURAN
    • Film
    • Musik
    • Selebriti
  • LIFESTYLE
    • Health
    • Recipes
    • Travel
    • Fashion
  • OLAHRAGA
  • TEKNO
  • CITIZEN JURNALIS
  • OPINI
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Scroll Untuk Melihat Konten
Ad imageAd image
Makassar Today > Blog > Sulsel > OPD Diminta Tetrib Data untuk Pemberian BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu
Sulsel

OPD Diminta Tetrib Data untuk Pemberian BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu

admin
admin
Share
3 Min Read
PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra memimpin Rakor bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar di Kantor Balaikota, Senin (13/05/2024)./Foto:Hms
SHARE

Makassartoday.com, Makassar – PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar, Muhammad Aras, di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Senin (13/05/2024).

Rakor ini membahas pemadanan data antara pihak Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan agar semua peserta BPJS yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) dan PBPU Pemda bisa tepat sasaran.

Firman mengatakan, tertib data dibutuhkan agar tercipta sinkronisasi pihak Pemkot Makassar dengan BPJS Kesehatan.

Olehnya saya menekankan kepada forum pemangku utama seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, DPPKB, dan Dinas Ketenagakerjaan maupun Dinas Kesehatan agar fokus untuk mendata kepesertaan dan menyinkronkannya dengan data yang dimiliki pihak BPJS Kesehatan.

“Saya tekankan kepada OPD terkait untuk melakukan penertiban data dan sinkronisasi secara real time. Nanti kordinasi dengan Kominfo. Karena tertib data adalah solusi bagi warga kurang mampu untuk pemberian BPJS Kesehatan tepat sasaran,” imbuhFirman.

Meski demikian, Kata Firman, hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan PBI JK terpantau masih terus dilakukan pendataan secara rutin.

“Harus rutin karena kita tidak tahu nanti banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk di daftarkan sebagai peserta PBI JK dan PBPU Pemda. Dari itu jita bisa mencermati data yang ada,” tambahnya.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar, Muhammad Aras mengungkapkan untuk kepesertaan di Kota Makassar sendiri sudah mencakup 99,45 persen atau sudah mencapai 1.458.190 jiwa.

Sementara, untuk jumlah data kepesertaan PBI JK 360.824 jiwa. Dan PBPU Pemda sebanyak 201.309 jiwa.

“Bisa kita lihat komitmen Pemerintah Kota Makassar sangat mendukung dalam pelaksanaan pemadanan data dan penambahan kepesertaan lewat data tersebut,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia menyebut Pemkot Makassar juga saat ini terus menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan program JKN.

Menyiapkan anggaran dalam pembiayaan iuran baik yang dibiayai melalui pegawai yang bekerja di lingkup pemerintahan ataupun masyarakat yang dibiayai pemerintah.

“Jadi kami setiap bulan itu, kami melakukan konsolidasi data bersama sama dengan Dinas Sosial, Dukcapil dan Dinas kesehatannya untuk memastikan data itu sinkron atau dengan valid dengan data dukcapil data yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu, merupakan data-data yang sudah divalidasi melalui Data di capil,” ungkapnya.

Karenanya dia berharap, sinkronisasi data atau tertib data ini dapat membantu pihak Pemkot dan BPJS Kesehatan dalam pengembangan kepesertaan masyarakat.

(**)

You Might Also Like

Lonjakan Domino! “OPEN TOURNAMENT DOMINO MENPORA CUP 2025” Menjadi Panggung Baru Olahraga Otak

Fraksi PPP DPRD Makassar Temui Appi, Tegaskan Siap Kolaborasi

350 Buruh Nikel di Bantaeng Dirumahkan Tanpa Kejelasan, DPRD Didesak Bentuk Pansus

Komisi D DPRD Makassar Mengaku Banyak Terima Aduan SPMB 2025

Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Makassar Bakal Diawasi Pemerintah

TAGGED: BPJS Kesehatan, Firman Hamid Pagarra, Pemkot Makassar
admin Mei 13, 2024 Mei 13, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Cara Mengatasi Fobia Takut Gelap atau Nyctophobia
Next Article Dukung Program Jagai Anakta, LS3 Ciptakan Lagu Bombe Narkoba
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosial Media Kami

13.4k Followers Like
1.7k Followers Follow
182 Subscribers Subscribe

Berita Terbaru

Lonjakan Domino! “OPEN TOURNAMENT DOMINO MENPORA CUP 2025” Menjadi Panggung Baru Olahraga Otak
Sulsel Juli 10, 2025
Fraksi PPP DPRD Makassar Temui Appi, Tegaskan Siap Kolaborasi
Sulsel Juli 9, 2025
350 Buruh Nikel di Bantaeng Dirumahkan Tanpa Kejelasan, DPRD Didesak Bentuk Pansus
Sulsel Juli 9, 2025
Komisi D DPRD Makassar Mengaku Banyak Terima Aduan SPMB 2025
Sulsel Juli 9, 2025
Makassar TodayMakassar Today
Follow US
© Makassartoday 2023.
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?