Legislator Makassar Abdul Wahid Sosialisasi Perda Bantuan Hukum Gratis

Makassartoday.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel MaxOne Makassar, Sabtu (15/6/2025).

Abdul Wahid menyampaikan Perda Bantuan Hukum merupakan dibentuk perhatian pemerintah kota dan lembaga DPRD dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendampingan hukum secara gratis.

Menurutnya, masyarakat harus mengetahui sejumlah fasilitas yang diberikan pemerintah kota, salah satunya Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Masyarakat harus tahu, kalau pemerintah itu menyediakan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Legislator Fraksi PPP ini.

Narasumber Sosper yang juga pemerhati hukum, Ali Taupan menjelaskan, penyelenggaraan Perda Bantuan Hukum merupakan wujud keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Bantuan hukum ini diberikan kepada setiap orang atau kelompok kurang mampu yang menghadapi setiap masalah hukum, keperdataan, pidana dan tata usaha negara,” jelasnya.

Lanjutnya, bahwa bagi yang masyarakat kurang mampu yang terjerat masalah hukum dapat langsung mengajukan dokumen persyaratan ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar.

“Jadi di kota Makassar itu hanya ada sembilan lembaga bantuan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, itupun kategori C, bisa langsung lewat LBH ataupun ke bagian hukum pemerintah kota,” katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Tamalanrea, IPTU Jeriady menyampaikan masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap orang sudah dibekali hak asasi manusia, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.

“Artinya semua orang sama di hadapan hukum, bahwa negara wajib hadir setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh bersangkutan,” ujarnya.

Dalam perda ini juga, tidak mengakomodir terkait masalah hukum perdata hingga administrasi tata usaha negara, melainkan hanya bantuan hukum pidana.

“Makanya kalau mau dievaluasi bahwa Perda ini masih banyak yang dibutuhkan masyarakat kita dalam memenuhi bantuan hukum serta pendampingan yang layak,” pungkasnya.

(**)