Rachmat menjabarkan alasan dibalik rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat sasaran.
“Dalam 5 terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” tuturnya.
Dengan kondisi ini, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Alhasil, pemerintah mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Tantangan polusi udara yang berkepanjangan juga menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif. Terkait kesiapan, pihaknya menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.
“Penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028,” pungkasnya.
(Sumber: Bisnis.com)
