Makassartoday.com, Makassar – Ketua DPRD Makassar, Supratman kembali turun menyapa warga dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar Selasa (11/3/2025).
Kegiatan ini berlangsung di dua titik berbeda, yakni di Jalan Bitowa Lama, RT 2/RW 4, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, serta di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, RT 3/RW 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.
Kegiatan reses ini dimanfaatkan Supratman untuk menyerap berbagai aspirasi langsung dari warga. Sejumlah permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi pokok pembahasan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Makassar.
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam dialog antara Supratman dan warga adalah soal program iuran sampah gratis. Masyarakat berharap agar program yang dirancang oleh pemerintahan baru ini bisa segera direalisasikan secara terstruktur dan tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Supratman menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan sosialisasi dan penerapan iuran sampah gratis dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Prinsipnya kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus ada kejelasan, jangan sampai memberatkan masyarakat dan harus tepat sasaran,” tegas Supratman.
Supra juga merespon persoalan banjir yang dikeluhkan warga, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan banjir saat musim hujan tiba.
Warga meminta adanya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah, seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air yang memadai.
Menanggapi itu, Supratman menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan persoalan banjir Manggala dalam pembahasan lintas komisi, dan berharap segera ditindaklanjuti secara serius oleh dinas terkait.
“Kami dorong agar ini masuk dalam prioritas pembangunan 2025. Drainase harus dibenahi, dan pemetaan kawasan rawan banjir perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang matang,” ungkap Legislator Nasdem tiga periode ini.
Selain isu lingkungan dan pelayanan publik, warga juga menaruh harapan pada program-program ekonomi kerakyatan yang mampu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat, terutama di tengah tantangan harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Warga mengusulkan adanya pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar bagi produk lokal sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi rumah tangga.
Supratman menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan mengawalnya agar program-program ekonomi kerakyatan benar-benar sampai ke lapisan terbawah masyarakat.
“Saya sepakat bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan. Ekonomi kerakyatan harus jadi fondasi, dan kami siap mendorong sinergi lintas OPD agar program ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
(**)
