Makassartoday.com, Makassar – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar memutuskan untuk menunda rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Langkah tegas ini diambil setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan dokumen capaian program di detik-detik terakhir menjelang rapat dimulai.
Sejumlah OPD strategis tampak hadir dalam rapat yang digelar pada Senin (4/5/2026), mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Basdir, menegaskan bahwa penundaan ini dilakukan demi profesionalisme. Ia ingin anggota pansus memiliki waktu yang cukup untuk membedah dan mempelajari laporan serapan anggaran setiap instansi.
“Seharusnya satu atau dua hari sebelumnya itu sudah memasukkan laporannya masing-masing, supaya teman-teman DPRD ada kesempatan untuk mendalami,” ujar Basdir usai memimpin rapat di Gedung DPRD Makassar.
Basdir mengkritik pola penyerahan dokumen yang dianggap terlalu mepet. Menurutnya, anggota dewan sulit memberikan kritik atau masukan yang substansial jika data baru diterima saat rapat akan berlangsung.
“Seperti tadi misalnya, apa yang kita mau dalami? Datang, baru kasih masuk (laporannya). Sehingga kami berinisiatif untuk menunda,” tegasnya.
Meski rapat utama ditunda, Pansus tetap memberikan panggung singkat bagi OPD untuk memaparkan poin-poin utama kinerja mereka. Secara sekilas, Basdir mengakui angka-angka yang dipaparkan tampak mengesankan dengan klaim realisasi mencapai 80 hingga 100 persen.
Namun, ia tak ingin terkecoh hanya dengan paparan lisan. “Kalau kita dengar tadi presentasenya lumayan tinggi, antara 80 sampai 100 persen, bahkan ada yang lebih. Tapi kan kita belum tahu secara detail karena belum baca baik-baik,” tambahnya.
Pansus LKPJ dijadwalkan akan memanggil kembali OPD terkait dalam beberapa hari ke depan setelah seluruh dokumen dipelajari secara mendalam oleh anggota dewan. Pembahasan detail baru akan dimulai jika anggota pansus sudah mengantongi data yang valid untuk dikonfrontasi di meja rapat.
