Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Pemerintahan Munafri-Aliyah menjadikan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sebagai fokus dalam rencana efisensi anggaran tahun ini.
Anggaran yang diefisiensikan akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pulau.
Komitmen tersebut ditekankan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
Wali kota yang akrab disapa Appi tersebut menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dan Forkopimda Kota Makassar, ia mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi bentuk representasi keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan publik.
“Di sini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan Musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat,” lanjutnya.
Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan di mana masyarakat berkumpul mendiskusikan masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi Appi-Aliyah.
Appi juga menekankan pentingnya keberpihakan nyata dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, Appi mengungkapkan bahwa kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.
Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3–4 jam sehari.
Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan ke depan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.
Pasalnya banyak sekali pekerjaan rumah dan kondisi rusak yang perlu diperbaiki di wilayah kepulauan.
Karena itu, pemerintah kota melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di kepulauan.
Program ini merata dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Yakni, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dan daratan.
Mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Appi, pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” tuturnya.
Appi juga menyadari bahwa upaya ini tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Lebih jauh, Appi mengaitkan RPJMD Kota Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045.
Ia menyatakan bahwa, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan,” imbuh Appi.
Appi juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Baik pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat di dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD.
Ia berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam perencanaan pembangunan, dan seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen RPJMD sebagai pedoman utama dalam menyusun rencana strategis mereka.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tutupnya.
(**)
