Keempat, ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif.
“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” saran Ray.
Pada aspek belanja daerah, Banggar mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada pencapaian program prioritas wali kota, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending better). Bahwa anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan.
Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.
Selanjutnya, pelaksanaan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa). Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan.
Lanjut dia, perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus. Termasuk pembangunan stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
“Digitalisasi dan reformasi birokrasi. Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelansya.
Rekomendasi Teknis untuk SKPD Terkait. Ray merinci sejumlah arahan langsung kepada perangkat daerah. Untuk Dinas Pendidikan, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (mandatory spending).
Sedangkan pada Dinas PU memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
