Makassartoday.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial (Dinsos) dalam pemanfaatan kendaraan dinas (randis) bekas menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Menurut Andi Makmur, gagasan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah daerah untuk berpikir praktis dan solutif dalam meningkatkan pelayanan sosial, tanpa selalu bergantung pada penambahan anggaran baru. Optimalisasi aset daerah dinilai sebagai langkah cerdas yang patut diapresiasi, terutama untuk mendukung penanganan anak jalanan, penyaluran bantuan sosial, serta kegiatan penjangkauan di lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujar Andi Makmur yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia berharap kehadiran armada operasional tersebut tidak berhenti sebagai simbol inovasi, tetapi benar-benar memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
Baca Juga: Dinsos Makassar Lengkapi 6 Unit Mobil TRC Saribattang untuk Penanganan Anjal
Meski demikian, Andi Makmur juga menyampaikan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemanfaatan kendaraan operasional harus disertai dengan ukuran kinerja yang jelas, agar efektivitas pelayanan sosial dapat dinilai secara objektif.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Andi Makmur juga mengingatkan agar pendekatan penanganan sosial tetap mengedepankan nilai humanis, bukan semata tindakan penertiban. Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui armada penjangkauan harus dirasakan sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, lanjut Andi Makmur, berharap inovasi tersebut menjadi bagian dari kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga pemanfaatan aset daerah tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga konsisten memberikan dampak sosial jangka panjang bagi warga Kota Makassar.
(**)
