Makassartoday.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan gebrakan signifikan dalam pengelolaan APBD 2026. Pria yang akrab disapa Appi ini resmi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp60 miliar untuk dialihkan ke program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Langkah berani ini diambil untuk memutus pola lama birokrasi yang cenderung terjebak pada belanja rutin dan kegiatan seremonial.
Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 70 Persen
Dalam kebijakan efisiensi tahun anggaran 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar harus merelakan pos perjalanan dinas mereka dipangkas drastis.
”Tahun 2026, kita melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas seluruh OPD. Anggaran yang berhasil kita hemat mencapai Rp50 hingga Rp60 miliar,” ujar Munafri, Rabu (22/4/2026).
Rincian pemangkasan tersebut meliputi:
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Dikurangi hingga 50%.
- Perjalanan Luar Negeri: Dipangkas lebih drastis hingga 70%.
Munafri menegaskan, pembatasan ini bukan berarti kinerja pemerintahan menurun. Ia mendorong jajarannya memanfaatkan teknologi untuk koordinasi. “Kinerja tidak boleh turun. Sekarang sudah banyak alternatif, bisa melalui koordinasi virtual,” tegasnya.
Stop Pengadaan Mobil Dinas Baru
Tak hanya memangkas biaya transportasi, Appi juga menginstruksikan penghentian total pengadaan kendaraan dinas (randis) baru untuk tahun 2026. Alih-alih membeli mobil baru, Pemkot akan memaksimalkan kendaraan yang sudah ada, termasuk pengadaan tahun 2023 yang masih layak pakai.
”Tahun 2026 tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru. Kita maksimalkan yang ada,” kata Appi.
Fokus ke Jalan Lorong dan Lingkungan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M. Dakhlan, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan perintah regulasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengurangan belanja perjalanan dinas.
Dakhlan mengungkapkan, dana puluhan miliar yang berhasil dihemat tersebut akan langsung dialihkan ke sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang mendesak, di antaranya:
- Dinas Pekerjaan Umum (PU): Perbaikan jalan di lorong-lorong kota.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Sektor Pendidikan: Peningkatan fasilitas sekolah.
”Ini langkah strategis untuk mengalihkan anggaran ke sektor prioritas. Dana SPPD kita alihkan untuk mendukung kebutuhan DLH dan PU,” pungkas Dakhlan.
