Dugaan Praktik ‘Mafia’ Pupuk Subsidi di Bone: Harga Melambung di Atas HET hingga Modus Pemaketan Paksa

Makassartoday.com, Bone – Praktik penyaluran pupuk bersubsidi yang diduga menyalahi aturan pemerintah kembali meresahkan masyarakat, khususnya para petani. Kali ini, dugaan penyimpangan regulasi tersebut disinyalir marak terjadi di wilayah Kecamatan Amali dan Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Berdasarkan informasi dan keluhan yang mencuat, sejumlah pengecer dituding nekat menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih parahnya lagi, para pengecer kerap menerapkan sistem “pemaketan” secara sepihak.

Dalam modus pemaketan ini, petani yang ingin menebus pupuk subsidi diwajibkan untuk membeli barang lain, seperti pupuk non-subsidi atau obat-obatan pertanian yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Praktik ini dinilai sangat memberatkan beban operasional para pahlawan pangan di daerah tersebut.

Kondisi yang terjadi di Kecamatan Cina dan Amali ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran, atau bahkan ‘restu’ dari pihak distributor kepada para pengecer di bawahnya.

Merespons hal ini, Ketua LSM Merdeka, Alfian T Anugerah, mendesak PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memberikan atensi khusus dan segera mengevaluasi kinerja distributor di wilayah tersebut.

“Tidak henti-hentinya terjadi praktik yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi. Kami berharap PT Pupuk Indonesia melakukan evaluasi segera kepada distributor terkait,” ungkap Alfian, Sabtu (30/5/2026).

Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan aturan tegas terkait distribusi pupuk bersubsidi. Praktik pemaketan pupuk subsidi dengan barang lain merupakan pelanggaran berat. Terdapat dua sanksi menanti bagi oknum distributor maupun pengecer nakal, yakni pencabutan izin operasional secara tidak hormat, hingga ancaman pidana penjara 5 tahun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Guna mencari titik terang dan menghentikan praktik yang merugikan petani ini, perwakilan masyarakat berencana akan membawa masalah ini ke meja legislatif.

“Insya Allah, pada hari Senin besok kami akan bersurat secara resmi ke DPRD Kabupaten Bone agar kami bisa diterima untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan ini,” tegas Alfian.

Langkah ini diharapkan mampu membuka mata pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang bermain di balik tata kelola pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone.