Langkah Tak Terduga dan Taruhan Akal Sehat di Lingkar Kekuasaan

Makassartoday.com, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara menghadirkan lanskap politik yang menarik. Di antara deretan tokoh nasional, nama Rocky Gerung menjadi sorotan utama. Sosok akademisi dan pengamat politik yang selama ini lekat dengan kritik tajam terhadap rezim, kini resmi menginjakkan kaki di lingkar dalam Istana.

Langkah ini menyisakan pertanyaan besar di benak publik: Apakah ini bentuk pengakuan atas pentingnya nalar kritis di pusat kepemimpinan, atau sekadar strategi perangkulan politik formal?

Rocky Gerung sendiri menegaskan bahwa masuknya ia ke dalam struktur Wantimpres bukanlah bentuk kompromi prinsip. “Pindah posisi, bukan pindah prinsip,” begitu penegasannya usai pelantikan. Ia menggarisbawahi perbedaan fundamental antara “kritik” dan sikap “kritis”. Tugas Wantimpres, menurutnya, berada pada ranah evaluasi etis—mengawal aspek mengingat dan menimbang—agar janji kampanye dan kebijakan publik tidak melenceng dari koridor kemakmuran rakyat.

Namun, dalam kacamata tajuk redaksi, transisi dari kritikus luar menjadi penasihat dalam ruangan memiliki konsekuensi yang tidak sederhana.

Ujian Independensi dan Efektivitas Kanal

Selama ini, kekuatan analisis Rocky terletak pada kebebasannya menyuarakan dialektika di ruang publik. Ketika kritiknya kini harus dikemas dalam bentuk memo, laporan tertulis, dan nasihat tertutup untuk Presiden, publik menanti sejauh mana independensi pemikirannya dapat dipertahankan.

Berada dalam satu lembaga yang dipimpin Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, tantangan Rocky bukan hanya menyusun argumen yang lugas, melainkan menjaga agar benteng pertimbangan etis tidak runtuh oleh kalkulasi politik praktis di sekelilingnya. Wantimpres memberi masukan, tetapi muara keputusan tetap berada penuh di tangan Presiden.

Catatan Redaksi

Kehadiran sosok kritis di lingkaran Wantimpres sepatutnya menjadi sinyal positif bahwa kekuasaan membutuhkan cermin pembanting untuk menghindari titik buta (blind spot). Namun, publik akan terus menguji apakah “akal sehat” yang kerap digaungkan Rocky tetap tajam ketika berada di dalam tembok Istana, atau justru meredup ditelan birokrasi penasihat negara.

Masyarakat tidak hanya menunggu nasihat apa yang disampaikan kepada Presiden, tetapi juga sejauh mana keberanian etis itu memberi dampak nyata bagi arah kebijakan publik nasional.