Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Makassar melakukan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.
Langkah percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena berhasil dirampungkan lebih awal dari target yang ditetapkan, yakni sebelum Desember 2025. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kota Makassar tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS tahun 2026, yang digelar di Balaikota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat paripurna ini dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota dewan bersama jajaran SKPD terkait.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan Pemkot Makassar, tetap masuk dalam Rancangan APBD Pokok Tahun 2026.
Appi, sapaan akrab Munafri mengatakan, meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program strategis yang sudah diusulkan oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibahas bersama DPRD Kota Makassar.
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya, usai paripurna.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjut Appi.
Appi menekankan bahwa kondisi penyesuaian anggaran ini tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong jajarannya untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sekaligus memastikan program kerja tetap menyentuh masyarakat secara langsung. Dia menilai dengan pemotongan anggaran, justru membuat lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Ketua Golkar Makassar itu, juga meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk manfaat langsung bagi warga.
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
