Kepingan Rupiah di Atas Arus: Menanti Janji Pajak di Penyeberangan Mallengkeri

Makassartoday.com, Makassar – Matahari baru saja naik sepenggalah di kawasan Mallengkeri, namun deru mesin motor dan antrean warga sudah mengular panjang di pinggir sungai. Kamis (21/5/2026), pemandangan yang sama kembali berulang: warga yang hendak menuju Taeng, Gowa, harus bersabar menunggu giliran menyeberang menggunakan perahu rakit.

Bagi warga sekitar, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah ritual harian yang menguras waktu, kesabaran, dan yang paling terasa—isi dompet.

Pajak yang Terjeda di Tepi Sungai

Setiap kali melintas, warga wajib merogoh kocek Rp2.000. Terlihat kecil? Coba hitung kembali. Untuk mobilitas bolak-balik setiap hari, seorang warga harus menyisihkan Rp4.000. Dalam sebulan, beban biaya ini membengkak hingga Rp80.000 sampai Rp120.000.

Angka tersebut setara dengan biaya listrik rumah tangga kecil atau stok beras untuk beberapa hari. Di tengah hiruk-pikuk klaim pembangunan, warga di perbatasan Mallengkeri-Taeng justru harus “membangun” jembatan mereka sendiri lewat iuran harian yang tak kunjung usai.

“Setiap tahun kita bayar pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Pertanyaannya sederhana: ke mana uang itu perginya kalau untuk lewat sini saja kami masih harus bayar?” keluh salah satu warga yang mengantre.

Jembatan yang Menjadi Mimpi

Sudah hitungan tahun warga menunggu. Infrastruktur yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat seolah terhenti di meja birokrasi. Padahal, andai pajak yang dipungut betul-betul dikonversi menjadi beton dan baja yang menghubungkan dua wilayah ini, wajah keseharian warga akan berubah total:

• Efisiensi Waktu: Tak ada lagi antrean panjang yang memakan waktu produktif.
• Perekonomian Ringan: Warga bisa menghemat hingga ratusan ribu rupiah per bulan.
• Akses Tanpa Batas: Mobilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara Makassar dan Gowa akan terbuka lebar tanpa sekat biaya tambahan.

Menagih Hak di Atas Rakit

Hingga saat ini, sungai yang memisahkan Mallengkeri dan Taeng masih menjadi saksi bisu ketimpangan infrastruktur.

Warga masih setia dengan rakit-rakit kayu, sembari terus bertanya-tanya dalam hati: Sampai kapan kami harus membayar untuk sesuatu yang seharusnya sudah menjadi fasilitas negara?

Pajak adalah amanah. Dan di tepi sungai ini, amanah itu terasa masih sangat jauh dari kenyataan. Jembatan bukan sekadar penghubung aspal, ia adalah bukti bahwa suara dan keringat rakyat dihargai oleh pembuat kebijakan.