Pemkot dan DPRD Makassar Ketok APBD-P Rp5,26 T, SiLPA Tambal Defisit Rp699 Miliar 

Nilai APBD-P 2026 tercatat membengkak sekitar Rp80 miliar dibandingkan dengan APBD Pokok. Namun, di balik postur anggaran sebesar Rp5,26 triliun tersebut, porsi pendapatan daerah hanya dipatok sebesar Rp4,56 triliun.

Untuk menutupi ketimpangan tersebut, Pemkot Makassar mengandalkan pembiayaan netto sebesar Rp699,85 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Ketergantungan pada SiLPA ini menggarisbawahi tantangan klasik terkait perencanaan dan optimalisasi anggaran daerah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bergeming bahwa penyesuaian ini merupakan langkah krusial agar belanja daerah tetap relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

“APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran Perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujar Munafri di Balai Kota.

Pasca-pengesahan ini, ujian sebenarnya kini berada di tangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan sisa waktu tahun anggaran yang kian mengecil, Munafri mematok target tinggi agar realisasi belanja OPD mampu menembus angka di atas 95 persen.

“Setelah perubahan ini kan ada terkoreksi anggaran, mereka (OPD) harus memaksimalkan seperti target awal kita bahwa kita punya komitmen bersama-sama untuk memberikan kepastian terhadap realisasi belanja di atas 95%,” tegasnya.

Untuk mengejar target ambisius tersebut, Pemkot berjanji akan memperketat monitoring dan evaluasi (monev) guna memantau daya serap anggaran tiap OPD hingga pengujung tahun.

Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengingatkan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam eksekusi anggaran.

“Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Aliyah.

Kini, publik menunggu apakah komitmen dan target tinggi yang dicanangkan Pemkot Makassar dapat terwujud secara konkret di lapangan, atau sekadar menjadi angka kiasan di atas kertas anggaran.