Pemkot Makassar Pangkas 300 Aplikasi Birokrasi Layanan Publik

Makassartoday.com, Makassar — Masalah klasik birokrasi yang gemar membuat aplikasi ‘silo’ alias berjalan sendiri-sendiri kini resmi dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, ratusan aplikasi pelayanan publik yang terpisah dipangkas dan diintegrasikan ke dalam satu super-apps bernama Lontara+.

Inovasi digital tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi, saat mengikuti tahapan penilaian presentasi kepala daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Selasa (3/11/2026).

Appi mengungkapkan, langkah radikal ini bermula saat pihaknya menginventarisasi kondisi internal Pemkot Makassar.

“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini awalnya dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi justru harus kita integrasikan agar tidak membingungkan dan benar-benar memberi kemudahan bagi masyarakat,” ujar mantan CEO PSM Makassar tersebut dari Balai Kota Makassar.

Pengintegrasian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) via Lontara+ yang dikembangkan Diskominfo Makassar ini terbukti memotong jalur birokrasi yang berbelit. Platform ini tak sekadar menjadi aplikasi, melainkan menjadi pusat aduan cepat untuk masalah perkotaan seperti banjir, genangan, hingga kemacetan.

Dampaknya terasa nyata. Hingga kini Lontara+ telah menampung lebih dari 76 ribu pengguna dengan 3,9 juta aktivasi. Dari 20 ribu aduan masyarakat yang masuk, sebanyak 18.819 aduan (91,7 persen) berhasil diselesaikan.

Edukasi Bencana Anak Berbasis Hipnoterapi

Bukan hanya inovasi berbasis layar gadget, Pemkot Makassar juga memamerkan program non-digital unik bernama SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana) yang digagas BPBD Kota Makassar.

Uniknya, program ini memanfaatkan metode Hypno-Shield—sebuah pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang dipadukan dengan ilmu psikologi. Tujuannya, membentengi mental anak-anak sekolah agar tidak panik dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi.

“Anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Lewat metode ini, mereka tidak hanya tahu apa yang dilakukan saat bencana, tapi juga punya kesiapan psikologis agar tetap tenang,” jelas Ketua IKA FH Unhas tersebut.

Melibatkan psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, hingga para guru, program SALAMA telah menjangkau sekitar 400 keluarga sekolah. Hasilnya, tingkat pemahaman siswa terhadap langkah mitigasi bencana melonjak drastis dari 45 persen menjadi 80 persen.

Melalui penguatan regulasi daerah seperti Perda No. 9 Tahun 2023, Appi menegaskan keberlanjutan inovasi ini menjadi fondasi tata kelola pemerintahan Makassar ke depan.

“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar ada selama masa jabatan,” pungkasnya.

Editor: Ismaniar