DPRD Makassar Kawal Ketat Ranperda Jamsostek, Marbot hingga Ojol Bakal Dijamin Negara
- calendar_month Minggu, 15 Nov 2026

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Makassar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berkomitmen mengawal penuh penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini dipersiapkan menjadi payung hukum permanen guna melindungi pekerja sektor informal, kelompok rentan, hingga pekerja sosial keagamaan.
Komitmen legislatif tersebut ditegaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Menurut Fahrizal, pembentukan Perda ini merupakan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dengan adanya dasar hukum setingkat Perda, keberlangsungan perlindungan pekerja tidak lagi bergantung pada kebijakan administratif semata atau dinamika penganggaran tahunan.
“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa yang selama ini melindungi pekerja rentan. Melalui pembentukan Perda, kita ingin memastikan perlindungan pekerja berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ujar politisi PKB tersebut.
Perluas Cakupan ke Pekerja Keagamaan dan Informal
Berdasarkan hasil pencermatan Pansus DPRD Makassar, Ranperda ini mengakomodasi lima program perlindungan menyeluruh, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pansus memberikan perhatian khusus agar cakupan perlindungan diperluas menyasar pekerja sosial keagamaan yang selama ini mengabdi tanpa jaminan sosial memadai. Kelompok tersebut meliputi:
- Imam rawatib dan marbot masjid
- Guru mengaji dan pemandi jenazah
- Pendeta, pastor, pinandita, dan biksu
Selain pekerja keagamaan, DPRD Makassar juga mendorong akses perlindungan bagi pekerja mandiri, pengemudi ojek daring (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pekerja migran Indonesia, hingga pelaku UMKM melalui skema bantuan iuran dari pemerintah daerah.
“Pekerja rentan membutuhkan kehadiran nyata pemerintah karena keterbatasan pendapatan dan kondisi kerja yang tidak stabil. Program ini menjadi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tegas Fahrizal.
Syarat Wajib Izin Usaha dan Syarat Penerima Bantuan
Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, Pansus DPRD mendorong agar bukti kepesertaan Jamsostek diwajibkan sebagai syarat pengajuan perizinan berusaha di Makassar, serta syarat mutlak bagi penyedia jasa pada dokumen proyek konstruksi.
Sementara bagi warga Makassar yang ingin mendapatkan skema bantuan iuran pekerja rentan, draf Ranperda menetapkan kriteria utama:
- Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan.
- Berdomisili di Kota Makassar (dibuktikan dengan KTP elektronik).
- Aktif bekerja secara berkelanjutan dan belum terdaftar pada program Jamsostek lainnya.
- Mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, serta kondisi disabilitas.
Guna memastikan pengawasan berjalan efektif, Ranperda juga mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan evaluasi kepesertaan setiap enam bulan kepada Wali Kota.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan penuh legislatif dalam mengawal regulasi tersebut. Ia menyebutkan, hingga kini Pemkot Makassar telah melindungi 81 ribu pekerja rentan, termasuk 45.000 pekerja yang mendapatkan JHT melalui program Makassar Berjasa.
“Melalui Ranperda ini, kita memastikan perlindungan pekerja bukan sekadar program bantuan, tetapi tanggung jawab pemerintah menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Munafri.
- person

