Makassartoday.com, Makassar – Program Nyaman Bersekolah yang digaungkan pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) sudah siap diimplementasikan di Kota Makassar pada tahun ajaran baru 2025. Para anak didik mulai dari tingkat SD hingga SMP, akan mendapat perlengkapan sekolah secara gratis.
Berbekal pengalamannya sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023, Seto telah memahami mekanisme dan penganggaran yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut bila diamanahkan sebagai Wali Kota Makassar di Pilkada 2024.
“Mulai tahun 2019 hingga 2023 di Sinjai, seragam dari ujung kepala sampai ujung kaki diberikan gratis. Kami sudah tahu bagaimana menganggarkan dan melaksanakan program ini, sehingga Insya Allah, pada tahun 2025, di awal tahun ajaran, perlengkapan sekolah gratis akan dibagikan,” ucap Seto saat bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Jumat (13/9/2024).
Di Kabupaten Sinjai, program ini berlaku kepada seluruh anak didik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Selama Seto menjabat bupati Sinjai, tercatat sudah ada 33.390 peserta didik yang menikmati program gratis dari ujung kepala hingga kaki itu. Program ini pun terus berlanjut meski Seto tidak lagi menjabat sebagai bupati Sinjai.
“Perlu kita ketahui bersama, untuk menentukan pemimpin, kita lihat orangnya dan rekam jejaknya. Apalagi sekarang sudah ada internet, mudah bagi kita mengetahui apakah program tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak,” jelas Seto yang kini berusia 40 tahun.
Dengan rekam jejak yang sudah terbukti di Kabupaten Sinjai, Seto optimistis program seragam sekolah gratis ini akan sukses diimplementasikan di Makassar jika dirinya terpilih sebagai Wali Kota.
“Bapak dan ibu bisa lihat sendiri, di Kabupaten Sinjai, kami sudah membagikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Jadi, perbedaannya jelas, lihat pemimpinnya apakah punya pengalaman atau tidak,” pungkas Seto.
Sebelumnya, Jubir pasangan Sehati, Budi Hastuti menambahkan, program sekolah gratis dari Seto-Kiki akan menyasar seluruh siswa di Kota Makassar tanpa memandang status negeri atau swasta.
“Swasta dan negeri semua dicover, sama seperti dana BOS. Dana BOS juga diberikan kepada teman-teman di swasta, jadi tidak boleh dibedakan,” kata Anggota DPRD Makassar itu.
Untuk sekolah swasta, dananya akan diberikan dalam bentuk hibah. Aturannya akan dibuat dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali) sehingga Pemkot Makassar nantinya bisa menyalurkan dana ke yayasan.
“Cuma mungkin metodenya berbeda, karena swasta diberikan yayasan dalam bentuk hibah, kalau di pemerintahan punya belanja langsung. Nanti di swasta belanja hibah namanya, dana pihak ketiga, nanti kita bikinkan perwalinya,” tandasnya.
(**)
