Makassartoday.com, Samarinda – Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya validasi informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dispora Kaltim memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang dirilis telah memenuhi standar akurasi dan otoritas.
Kepala Seksi Olahraga dan Rekreasi Tradisional serta Layanan Khusus Dispora Kaltim, Thomas Alva Edison, menjelaskan bahwa setiap informasi publik harus melalui proses pengesahan resmi.
“Kami memastikan bahwa hanya dokumen yang telah mendapatkan tanda tangan pejabat berwenang yang dapat diumumkan. Jika belum ada pengesahan resmi, maka informasi tersebut belum dianggap sah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, PPID berperan sebagai filter utama untuk memastikan informasi yang beredar telah terverifikasi dengan baik.
Thomas melanjutkan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, Dispora Kaltim menyadari perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi.
“Kecepatan penyebaran informasi di era digital memang memberikan banyak keuntungan. Namun, tanpa validasi yang tepat, informasi tersebut justru dapat menimbulkan spekulasi dan merusak kepercayaan publik,” lanjutnya.
PPID bertugas memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kredibilitas Dispora Kaltim sebagai instansi pemerintah.
Dispora Kaltim menegaskan bahwa transparansi informasi tidak hanya mendukung hubungan yang baik dengan masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya. Hal ini penting untuk mendukung pemahaman dan partisipasi mereka dalam program-program yang kami jalankan,” katanya.
Dengan sistem validasi yang ketat, Dispora Kaltim berharap dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Dispora Kaltim mengajak masyarakat untuk mendukung langkah-langkah transparansi ini dengan memanfaatkan saluran informasi resmi yang tersedia.
“Pada akhirnya, kami ingin menciptakan komunikasi yang sehat dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat,” tutup Thomas.
(**)
