Makassartoday.com, Takalar – Debat kandidat terbuka calon bupati dan wakil bupati Takalar yang digelar pada Selasa 12 November 2024 mengungkap fakta penting yang menjadi perhatian publik.
Hal tersebut adalah mengenai dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh dari pemerintah pusat dan hubungannya dengan pembayaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digunakan untuk membangun rumah sakit, infrastruktur jalan, dan fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Seperti diketahui bahwa sumber keuangan terbesar dari setiap pemerintah daerah di Indonesia adalah dari dana alokasi khusus (DAK) yang sudah jelas penggunaannya dan Dana alokasi umum (DAU). Adapun DAU tersebut terbagi menjadi dua yaitu yang sudah jelas penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya.
Menurut dokumen APBD Takalar tahun 2024, total DAU Takalar tahun 2024 adalah Rp 621 miliar lebih. Dari jumlah itu, ada sekitar Rp 475 miliar lebih DAU yang belum ditentukan penggunaannya.
Mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar, Ahmad Jais membenarkan pernyataan Bupati Takalar Periode 2017-2022, Syamsari Kitta, yang menyatakan bahwa walaupun DAU itu digunakan untuk membayaran pinjaman PEN, namun masih cukup untuk membayar gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN).
“Cicilan PEN tahun 2024 sebesar Rp 38,37 miliar. Jadi kalau DAU Rp 475 miliar dikurangi cicilan Rp 38,37 miliar, maka masih sisanya yaitu Rp 436,63 miliar lebih. Masak tidak bisa bayar TPP dengan lancar, padahal TPP nilainya Rp 48 miliar. Kita belum bicara soal sumber pendapatan lainnya yang juga bisa digunakan untuk membayar gaji, dan tunjangan termasuk TPP,” ujar Ahmad Jais, Kamis (14/11/2024).
Ahmad Jais lantas menantang Pemkab Takalar membuka ruang debat terbuka untuk merinci lebih detail mengenai hal tersebut. Mantan anggota DPRD Takalar ini menilai bahwa cicilan PEN selalu dijadikan alasan lambatnya pembayaran TPP, padahal hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat.
“Yang benar adalah Tim Anggaran Pemkab Takalar tidak transparan dan mungkin tidak mampu mencapai target pendapatan asli daerah hingga akhir tahun,” tukas Ahmad Jais.
“Saya sudah berulangkali bahas kondisi keuangan Takalar, termasuk sekarang saya urai DAU 2024. Sekarang masyarakat bisa menilai bahwa ada yang sengaja membuat isu bohong untuk menjelek-jelekkan Pak Syamsari. Kalau bersaing tidak usah menjelek-jelekkan, tapi jelaskan saja apa program yang menguntungkan bagi masyarakat,” imbuh Ahmad Jais.
(**)
